Impor Beras, Bulog Diminta Optimal Serap Beras Petani

CIREBON - Rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terkait penolakan impor beras, Anggota DPR RI Komisi XI Kardaya Warnika saat menghadiri Capacity Building TPID se-Jabar secara tegas menolak. Pihaknya tetap berupaya menyuarakan, namun tidak dalam wewenang menghentikan sebab diluar undang-undang. \"Dari daerah pun banyak yang menolak, karena kasihan petani,\" tegasnya. Ironis, saat petani memasuki masa panen justru Indonesia diguyur beras impor. Lain hal jika kasusnya kekurangan stok beras. Jika terpaksa harus melakukan impor beras, mestinya tidak selalu soal harga. Lebih tepat ditentukan berdasarkan supply and demand, jika memang kurang barulah impor. Kardaya pun menyesalkan statemen Menteri Pertanian yang mengatakan penyerapan beras di Indonesia mengalami surplus. \"Untuk itu, kita meminta Bulog untuk dapat menyerap beras yang dihasilkan petani,\" katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bank Indonesia (BI) Jawa Barat Wiwiek Sisto Widayat berkomentar BI karena mengikuti otoritas sepanjang sudah disetujui harus sependapat. Belakangan, yang menjadi debat adalah keakuratan data dan kelengkapan informasi soal produksi. Kementerian keuangan menyatakan produksi beras cukup melimpah dan akan mengalami surplus, namun kenyataannya tidak didukung kenyataan. \"Kalau produksi surplus harusnya harga stabil, kenyataannya tidak ada satupun harga beras di kabupaten di Jabar yang harga beras mediumnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450,\" paparnya. Untuk melakukan impor beras, lanjut dia, salah satu indikatornya adalah saat harga beras dipasaran naik Rp1.500-Rp2.000 ribu di atas HET (harga eceran tetap). Informasi impor muncul sekitar sepekan lalu saat harga beras memang sedang tinggi. (tta)

Sumber: