PDIP Punya 3 Pilihan Tentukan Cabup

TALUN– Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Kaderisasi dan Rekrutmen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ir Ketut Sustiawan menyampaikan, untuk mengusung dan menentukan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung, pihaknya memiliki tiga alternatif. Alternatif pertama, satu paket tanpa koalisi dengan partai lain. Kedua, koalisi dengan calon wakil bupati dari eksternal dan alternatif ketiga adalah mengambil figur eksternal untuk posisi wakil. “Kalau semuanya tidak masuk dalam opsi tadi, ya terpaksa kita ngambil dari luar kader PDIP,” jelas Ketut, kepada Radar, Minggu (31/3). Ketut mengungkapkan, saat ini yang dipikirkan PDIP adalah bagaimana mempertahankan kejayaan PDIP di Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, hasil survei akan menjadi pegangan utama. Kader internal pun akan menjadi prioritas. Tapi, apabila hasil survei untuk kader internal ternyata jeblok, maka opsi mengusung dari eksternal bisa saja dipilih.  “Kalau hasil survei kader internal jelek, kami akan berpikir untuk mengambil kader luar partai. Itu mungkin opsi terakhir,” ucapnya. Sejauh ini, Ketut yakin dengan potensi kader internal PDIP yang ada. Namun, terkait rekomendasi, pihaknya belum dapat memastikan kapan penetapan itu turun. “Paling tidak sebulan dari proses pencalonan ini, rekom mudah-mudahan akan segara turun,” tuturnya. Melihat kekalahan PDIP di Pilgub Jabar dan Pilwalkot Cirebon, pihaknya sudah melakukan evaluasi dari kekalahan itu dan melakukan banyak hal untuk membenahi mesin partai. “Perlu diketahui, yang kita kejar adalah bukan semata-mata mengajar kemangan. Tapi, konsolidasi partai kita juga perlu, itu juga jadi bahan pertimbangan,” bebernya. Ketut berpendapat, kondisi Kota dan Kabupaten Cirebon sangat berbeda. Di Kota Cirebon PDI Perjuangan bukan nomor satu. Tapi, lain dengan di Kabupaten Cirebon. “Kita sudah mengevaluasi dan sudah kita temukan apa yang menjadi kekalahan PDIP di kota, dan tidak mungkin di publikasikan di media,” terangnya. Diungkapkannya, untuk tahapan menuju rekomendasi, saat ini DPC sudah masuk ke dalam tahap penjaringan, dengan jumlah nama yang sudah terkumpul, kemudian membentuk tim verifikasi administasi terhadap bakal calon bupati. “Setelah itu, hasil verifikasi diserahkan kepada DPD PDIP, dan DPD akan melakukan fit and proper test,” ujarnya. Setelah melakukan semua tahapan, lanjut dia, kemudian akan dipetakan melalui mekanisme yang ada, siapa yang paling berpotensi dan selajutnya diserahkan ke DPP untuk segera direkomendasikan. “Proses finalnya ada di DPP. Kalau itu sudah ada semua, baru kita rapat kerja cabang khusus, dan sosialisasi ini loh calon calon bupati dan wakilnya untuk menyampaikan program kemudian bagaimana komintmen calon kepada internal PDIP dan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” bebernya. Terpisah, adanya aturan khusus didalam SK 031/A untuk ketua DPC PDIP yang juga menjabat sebagai ketua DPRD danmencalonkan diri sebagai cabup, Ketut mengungkapkan, aturan tersebut sudah sangat jelas. Oleh sebab itu, bila Ketua DPC PDIP, Tasiya Soemadi Al Gotas serius mencalonkan diri, maka harus untuk segara mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD. Tapi, ada juga klausul yang lain yang harus diperhatikan dengan memberikan pengecualian dengan penugasan oleh DPP. “Karena ini ada penugasan dari DPP jadi tidak usah mundur,  kalau Gotas ngotot dan tidak ada penugasan, ya harus mengundurkan diri,” terangnya. Jadi pada intinya, lanjut ketut, mekanisme itu harus diatur sedemikian rupa dan tidak serta merta bergerak sendiri. “Tapi kita lihat dulu sejauh mana popularitas dan elektabilitasnya Pak Gotas cukup baik atau tidak untuk maju, punya peluang menang atau tidak, karena partai kan punya penilaian, apakah diberikan penugasan atau tidak, dan nanti proses selanjutnya akan ditempuh,” tuturnya. Diharapkan, sukses PDIP di Kabupaten Cirebon yang menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD dan bupati, dapat kembali terulang dalam pilbup dan pemilu mendatang. (sam)

Sumber: