Adopsi Sistem Pendidikan Inggris, Cegah Banyaknya Pengangguran di Jawa Barat

BANDUNG – Dalam Forum Pembangunan Daerah 2019 yang diadakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Selasa (30/7), mengemuka sebuah hal. Yakni, indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 6,13. Nilai ini termasuk buruk ketimbang provinsi lain se-Indonesia. Hal itu tetap dinilai buruk meski indeks pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Tanah Air. Bahkan, Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki pengangguran. Dan, lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di Jawa Barat, juga nasional. \"Salah satu yang mengemuka dan ingin segera Bappeda dan Disdik (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Barat rapatkan adalah soal SMK. Sumber pengangguran terbesar dari SMK. Ekonomi ke kanan, SMK masih di kiri,\" kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Oleh sebab itu, RK -sapaan akrab Ridwan Kamil- menegaskan bakal mengembangkan sistem vokasi yang berbeda ketimbang SMK. Dia menilai, sistem saat ini tidak bisa mengimbangi permintaan pasar. \"Kemarin, pada saat kunjungan kerja ke Inggris, mereka beda caranya. Nanti kita kembangkan vocational school, yang berbeda dari SMK,\" tegasnya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso. Bappeda Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah menjalin kerjasama dengan SMERU Research Institute, meminta para peneliti untuk mengemukakan masalah pengangguran di Jawa Barat. \"Kami ingin SMERU bisa terus membantu Jawa Barat, menambah lagi penelitian-penelitiannya. Mungkin tak hanya kemiskinan, tapi juga pengangguran yang menjadi tantangan Jawa Barat ke depan. Karena, pengangguran Jawa Barat relatif tinggi ketimbang provinsi lain di Indonesia,\" ucapnya. Menanggapi data BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, mengungkapkan bahwa masalah pengangguran, khususnya lulusan SMK, menjadi bukti adanya ketidakcocokan antara kebutuhan pasar dan suplai. \"Di Jawa Barat, ini jadi pertanyaan besar. Jawa Barat berbasis manufaktur, tapi lulusan SMK tidak terserap dengan baik. Artinya, ada yang tidak match antara kebutuhan industri dengan suplai lulusan SMK,\" ungkapnya. Dari hasil forum ini, Bappeda Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti dengan menyusun strategi untuk dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan juga monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. (jun)

Sumber: