Soal Ketua MPR, Cak Imin: Kenapa Bukan Saya?

JAKARTA-Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dikabarkan sepakat memberikan kursi Ketua MPR RI kepada Partai Golkar. Namun, hal itu dibantah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Menurutnya, koalisi Jokowi sepakat untuk membahas bersama-sama, bukan sepakat akan siapa yang jadi Ketua MPR. “Kita sudah bersepakat akan didiskusikan lebih matang, lebih detail lagi terus menerus didiskusikan sampai tuntas pada 1 Oktober. Tapi sampai saat ini formula detailnya belum tau siapa ketua, siapa wakil belum,” katanya di Gedung DPR Jakarta, Jumat (2/8). Dia mengaku mempersilakan posisi Ketua MPR apabila ada calon lain yang lebih baik darinya. Akan tetapi, jika dianggap dia masih lebih baik, kenapa bukan dirinya. “Semua sudah menyampaikan kemauannya, semua ingin ketua. Nanti kita lihat figur ketua yang paling pas. Saya sih silakan saja kalau ada yang lebih baik dari saya, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih baik, kenapa bukan saya. Kan kira-kira begitu,” ucap Cak Imin. Sementara, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan PKB memastikan pimpinan MPR harus melalui kesepakatan dari seluruh partai koalisi. PKB juga menyebut kemungkinan pimpinan MPR tergantung arahan Presiden Jokowi. “Kalau perspektifnya pemenang kedua setelah PDIP, memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa. Karena saya memastikan pilihan MPR itu paket. Paket itu artinya apa? Harus kesepakatan dari seluruh partai-partai yang ada di koalisi,” ujarnya. Dirinya belum mengetahui soal adanya kesepakatan di antara partai KIK jika kursi Ketua MPR akan diserahkan ke Golkar. Ia mengaku belum bisa memberikan opini soal itu. “Oh nggak, nggak ada bantahan. Saya apa adanya. Saya nggak mendengar kesepakatan itu. Maka saya tidak berani ngomong. Silakan ditanyakan ke teman yang ngomong itu, jangan saya,” tegasnya. Sementara Peneliti Center For Strategi Internasional Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai ketua MPR harus orang yang bijak, berwibawa, dan bermartabat. “Ketua MPR harus mempunyai perangkat protokoler yang baik. Ketua MPR kalau ada urusan kenegaraan itu adalah protokoler tertentu, dekat dengan Presiden dan Wakil presiden, dia bisa ngomong apa saja,” ujarnya. (yah/fin/rh)

Sumber: