Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

JAKARTA - Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI) ke Hong Kong. Menyusul, ketegangan terjadi akibat aksi unjuk rasa pro-demokrasi selama lebih dari dua bulan sejak Juni yang kini semakin memanas. Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pengiriman TKI ke Hong Kong masih dibicarakan oleh lintas kementerian di Indonesia. Pihak Kemenlu sendiri, masih memantau kondisi di Hong Kong melalui perwakilan KJRI yang secara langsung melihat situasi dan kondisi di tengah aksi unjuk rasa yang meluas. \"Kami terus monitoring dan evaluasi melihat dari derajat kondisi internal di Hong Kong. Kami terus memperbaharui informasi dari KJRI Hong Kong,\" kata Faiza di Jakarta, Kamis (15/8). Menurut Faiza, KJRI pasti mengerti terkait kondisi terkini di Hong Kong, sehingga selalu memberikan masukan serta informasi perkembangan kepada pihak Kemenlu. \"Masukan tersebut nantinya menjadi inti di mana kita bisa menunda sementara pengiriman TKI,\" ujarnya. Kendati demikian, pihak Kemenlu juga telah mengeluarkan imbauan perjalanan bagi WNI yang hendak ke Hong Kong. Khusnya, bagi yangmenggunakan maskapai hendak transit di Hong Kong. \"WNI sudah harus mulai berhitung kemungkinan terdampak dari situasi dan kondisi yang terus dinamis di Hong Kong. Gunakan aplikasi Safe Travel, aplikasi itu akan terus diperbaharui sehingga dapat diketahui derajat kondisi keamanan dalam berpergian ke satu negara,\" tuturnya. Sebelumnya, Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo meminta, Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke Hongkong, menyusul kondisi politik negara tersebut semakin genting. \"Ada sekitar 250.000 TKI yang saat ini berada di sana. Langkah yang harus segera dilakukan adalah untuk sementara menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hong Kong,\" kata Wahyu. Menurutnya, apabila situasi makin tak terkendali, perlu ada langkah lanjutan oleh pemerintah. \"Jika suatu semakin memburuk, opsi evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi,\" ucapnya. (der/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: