ODP Pulang Paksa, IDI Kuningan Khawatir Terjadi Transmisi Lokal

KETUA Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kuningan yang juga Tim Crisis Center Penanggulangan Covid-19 Kuningan dr H Asep Hermana SpB FINACs kembali meminta perantau yang baru datang dari daerah zona merah Covid-19 untuk diam dulu di rumah. Hal itu agar penanganan penyebaran virus corona di Kuningan dapat segera teratasi.

Hal itu disampaikan dr Asep melalui rekaman suara yang dikirim ke grup Media Center Corona, Minggu (5/4). Ia menyebut pernyataannya atas izin kapolres sekaligus melaporkan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik.

“Tadi malam (Sabtu malam, red) terus terang saja saya dikejutkan oleh satu kabar, bukan karena bertambahnya PDP atau karena bertambahnya ODP, tapi ada satu pola baru dan ini yang kita khawatirkan,” kata dr Asep mengawali pernyataannya.

Menurutnya, kabar yang mengejutkan itu datang dari dr Eko yang merupakan dokter spesialis paru. dr Eko menghubunginya bahwa ternyata ada kasus ODP, dan saat diperiksa, yang bersangkutan berasal dari salah satu desa. Ternyata orang tersebut tidak mempunyai riwayat berpergian keluar Kuningan.

“Ini yang saya khawatirkan sejak lama. Setelah ditelusuri orang ini mendapat kontak dari ayahnya yang datang dari Jakarta. Jadi anak itu bolak-balik menengok ayahnya yang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke Covid-19 (dirawat di salah satu RS). Dokter Eko memutuskan ini menjadi pasien ODP dan harus dirawat, tapi ternyata pasien menolak dan pulang paksa,” ujarnya.

Dijelaskan, terdapat beberapa hal yang perlu diseriusi bersama dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah pola penularan di sini sudah ada perubahan. Dari yang tadinya mempunyai riwayat bepergian ke luar kota di zona merah, tetapi sekarang yang tidak bepergian pun ternyata sudah tertular.

“Yang sangat mengkhawatirkan adalah mereka tertular orang-orang yang dianggap sehat, orang-orang sebagai carrier (seseorang yang mempunyai kemampuan membawa virus) yang tadinya dari zona-zona merah dan sekarang sudah mudik ke Kuningan, dan mereka berkeliaran, tidak diam di rumah, dan mereka menularkan penyakit ini. Ini justru fenomena kedua yang kita khawatir,” sebut dia.

Kalau pada tahap awal pihaknya khawatir terhadap orang-orang dari luar, kekhawatiran selanjutnya adalah hadirnya para pemudik dan masih berkeliaran. Ia pun  menegeskan saat ini perlu ditingkatkan lagi pengawasan berjenjang.

“Hapunten (maaf, red) dari mulai keluarganya ketika ada pemudik, tunjuk siapa penanggung jawab di rumahnya. Supaya dia itu dijamin tak keluar rumah. Kedua, ditunjuk ketua RT atau yang ditugaskan siapa yang bertanggung jawab di RT tersebut untuk melakukan pengawasan agar tak keluar rumah. Kemudian juga oleh kepala desa dan selanjutnya berjenjang. Jadi pengawasan harus berjenjang. Inilah mungkin yang perlu diperhatikan,” saran dr Asep.

Ia beralasan, saat ini sudah terjadi penularan antara penduduk kota Kuningan sendiri. Hal ini bahkan menjadi sulit untuk dikendalikan, dan ia khawatir ini terjadi transmisi lokal. “Hapunten (maaf, red) kejadian ini tadi malam memang terjadi (dr Asep menyebut nama desa, red). Ada 2 kasus seperti ini. Bahkan tadi pagi saya dapat lagi kasus ketiga,” sebut dr Asep.

Ia mengkhawatirkan hal serupa juga terjadi di desa-desa lain. Jadi, kata dr Asep, hanya sekadar anjuran saja ternyata tidak cukup. Ia menekankan harus ada penegasan lagi dengan pengawasan, bahkan jika perlu harus ada sanksi. “Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua, bisa menyadarkan kita semua bahwa mereka itu berkeliaran,” sebutnya lagi.

Ia menegaskan, pernyataannya tersebut tidak tidak berarti mengatakan para perantau sebagai penyebar. Data itu ia sampaikan agar semua perlu waspada dengan melakukan pengawasan secara ketat. “Mohon kiranya ini untuk diseriusi, karena kalau sudah menjadi transmisi lokal, rumit bagi kita untuk menyelesaikan,” tandas dr Asep.

Dikatakan, pihaknya telah mempunyai harapan bahwa tanggal 14 April adalah tuntasnya corona di Kabupaten Kuningan. “Tetapi kalau ini terjadi (kekhawatiran ada transimisi lokal, red) kita tidak tahu puncaknya kapan (tuntas, red). Oleh sebab itulah, pertama adalah perlu pengawasan berjenjang, yang kedua mungkin pemberian sanksi bagi mereka yang berkeliaran. Untuk bapak-bapak camat, bapak kepala desa dan pihak-pihak lain, mohon untuk segera ditindaklanjuti,” pungkas dr Asep. (muh)

Sumber: