Corona Memicu Ribuan Warga Miskin Baru

CIREBON– Wabah Covid-19 memicu munculnya ribuan rumah tangga sasaran (RTS) yang masuk kriteria warga miskin baru (misbar), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DSPPA) Kota Cirebon tengah memverifikasi 5 ribuan RTS.

Dari data ini, nantinya menjadi daftar nominatif awal RTS kriteria misbar ini untuk diusulkan mendapat bantuan dari APBD Provinsi.

Kepala DSPPA, Iing Daiman SIP MSi menjelaskan, warga miskin baru tersebut merupakan masyarakat dengan kriteria termiskin antara 25-40 persen. Pemprov Jabar telah meminta kabupaten/kota mengirimkan data calon penerimanya yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan Non DTKS.

Calon penerima misbar kategori DTKS adalah mereka yang belum disentuh program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Pihaknya awalnya mengajukan sebanyak 3.800 RTS, namun setelah diverifikasi, ada 600-an RTS di dalamnya yang sudah menjadi penerima PKH dan BPNT, sehingga data calon penerima misbar kategori DTKS tinggal 3.196 RTS.

Untuk kategori non DTKS, adalah RTS tidak masuk di data DTKS tapi masuk kritera terdampak kerawanan sosial akibat covid-19. “Non DTKS ini terutama sektor informal perdagangan, pertanian, perikanan, trasnportasi, pariwisata, dan sebagainya yang diindikasikan terdampak dengan covid-19,” kata Iing, kepada Radar Cirebon, Senin (6/4).

Pihaknya menginput nominatif calon penerima program misbar kategori non DTKS ini dari SKPD terkait, seperti dari Disdagkop-UKM 2.615 RTS, Disnaker 2.400-an, Dishub 57, Dinas Pariwisata 91, Dinas Pertanian dan Perikanan 300-an.

Jumlah nominatif sementaranya sekitar 5 ribuan, namun akan diverifikas lagi. Selain itu, verifikasi terhadap calon penerima kategori non DTKS ini untuk mereka tidak menjadi penerima PKH dan BPNT. Karena untuk perluasan penerima PKH dan BPNT sudah dicover oleh pemerintah pusat. Jumlah sementaranya saat ini ada 8.100-an dan tengah diverifikasi kembali.

Bantuan pemprov untuk program misbar ini, setiap RTS akan mendapatkan Rp500 ribu selama empat bulan, terdiri dari Rp150 ribu fresh money yang akan didistribusikan oleh kantor pos dan minimarket. Rp350 berupa sembako yang akan dibeli di pasar tradisional akan dikirim kepada RTS melalui ojek online maupun ojek pangkalan.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disdagkop-UMKM Saefudin Jufri menambahkan, untuk program ini, pihaknya telah diminta menginventarisir jumlah pengusaha kecil dan mikro. Yang terdata di dinasnya ada sekitar 2.615. Untuk kriteria mikro adalah usaha yang berkisar antara 0-Rp50 juta, termasuk di dalamnya PKL. Untuk kriteria kecil antara diatas Rp50 juta hingga Rp300 juta.

Di luar warga miskin baru imbas dari Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada bulan maret tahun 2019 lalu, mengalami penurunan dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2018.

Namun demikian, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan justru mengalami kenaikan. Masing-masing 1,23 persen dan 0,19 persen.

Pada Maret 2018, BPS mencatat ada 28,03 ribu (8,88 persen) penduduk Kota Cirebon yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara pada Maret 2019, angkanya mengalami penurunan 0,43 persen dibanding tahun 2018.

Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar.

Parameter garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS sendiri mengacu pada pengeluaran perkapita penduduk perbulan sebesar Rp444.574 ribu. Naik sebesar Rp17.836 dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp426.738 perkapita penduduk perbulan. (azs/awr)

Sumber: