Pemkab Cirebon, Potong 10 Persen Kegiatan OPD

CIREBON- Penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) membutuhkan biaya besar. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan baru. Memotong 10 persen seluruh kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, untuk menangani pembiayaan warga Kabupaten Cirebon yang terkena dampak di masa wabah Coronavirus Disease (Covid-19), pemerintah daerah mengambil kebijakan baru, melakukan pemotongan 10 persen di masing-masing kegiatan OPD dari pagu anggaran. 

\"Potongan 10 persen itu, dialokasikan untuk menambah nilai penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak wabah covid-19,\" ujar Imron kepada Radar Cirebon, kemarin (10/4).

Apalagi, sambung Imron, pemerintah provinsi telah mengeluarkan anggaran untuk warga Jawa Barat. Warga Kabupaten Cirebon yang mendapatkan bantuan provinsi, jumlahnya mencapai 123 ribu KK.

Sementara, pemerintah daerah mengeluarkan data sebanyak 11.050 KK. Jadi, totalnya kisaran 134 ribuan lebih warga Kabupaten Cirebon akan mendapat bantuan. \"Jumlah tersebut, dipastikan telah mengcover warga Kabupaten Cirebon yang terdampak. Di luar dari TNI, Polri, ASN dan pegawai BUMN,\" terangnya.

Disinggung kapan bantuan itu akan di distribusikan, Imron mengaku akan mengikuti provinsi. \"Kalau dari provinsi cair, ya sudah, kita juga cairkan,\" tegasnya.

Imron memastikan, untuk jumlah penerimanya dipastikan tidak akan berkurang. Namun belum dipastikan apakah bisa dilakukan penambahan. Padahal, sudah ada laporan yang diterima, sebanyak 200 orang tidak terdata, sebagai penerima bantuan.

\"Kalau berkurang tidak mungkin. Sudah by name by addres. Kalau untuk penambahan kita juga tidak bisa memastikan. Tapi yang sudah datang ada 200 an orang belum kebagian. Belum terdata menjadi penerima,\" ungkapnya.

Menurutnya, penyaluran bantuan itu diluar dari jumlah penerima bantuan sosial yang sudah terprogram, seperti penerima PKH dan program BPNT. Adapun untuk besaran bantuan yang akan dikeluarkan, totalnya sebesar Rp500 ribu. Rinciannya, Rp350 ribu dari provinsi dan Rp150 ribu dari pemerintah daerah.

\"Nanti, peruntukannya yang Rp350 ribu untuk sembako. Dan yang Rp150 ribu untuk tambahan protein. Kita sudah kerja sama dengan Bulog,\" jelasnya.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut untuk tiga bulan ke depan. Mulai April, Mei dan Juni. Didistribusikam setiap bulan. Sementara untuk mekanisme pembagiannya, akan melibatkan jasa pengiriman pos. Namun, sedang dipikirkan jalan keluar, apakah akan melibatkan jasa pengiriman melalui jasa angkutan online atau tidak.

\"Pakai pos. Tapi kita juga sudah dapat surat dari pengusaha ojek online, belum ada keputusan. Pakai jasa mereka atau tidak,\" pungkasnya.

Sementara itu, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra kepada Radar  Cirebon menuturkan, seluruh dinas dan badan di lingkup Pemkab Cirebon diharuskan melakukan pergeseran anggaran tidak terkecuali dengan Dinsos.

“Kita juga melakukan pergeseran, tapi kita upayakan yang digeser itu bukan yang dari anggaran yang untuk kegiatan sosial, itu karena progranmnya langsung untuk masyarakat miskin. Yang digeser salah satunya dari Dinsos itu anggaran untuk pembangunan aula,” ungkapnya. (sam/dri)

Sumber: