Bukan Intervensi, Tapi Pengawasan

BUPATI HARUS TEGAS

BERI SANKSI ABRAHAM

Terpisah, Pengamat Pemerintahan, Riko Riyanto mengatakan rotasi dan mutasi merupakan hak dari seorang kepala daerah dan juga Pejabat Pembina Kepegawaian. “Walaupun memang ada assessment, tetapi hanya sebatas pertimbangan bupati saja,” ujarnya.

Terkait adanya protes dari salah seorang pejabat ASN, Abraham Mohamad soal kebijakan mutasi dan rotasi, Riko meminta Bupati Imron tegas. “Ketika ada PNS yang memprotes kebijakan mutasi, berarti dia tidak loyal dan berpotensi membangkang kebijakan bupati. Oleh karena itu, bupati harus tegas jangan dibiarkan PNS seperti ini mengganggu kinerja Pemkab Cirebon ke depan,” tuturnya.

Jika Imron tetap membiarkan PNS yang memprotes kebijakan mutasi dan rotasi, maka akan sangat berbahaya. Karena, kalau satu orang dibiarkan, berpotensi akan menular kepada PNS lainnya. Sehingga harus ditindak tegas.

Riko menilai, sikap Abraham sebagai seorang PNS sudah di luar batas kewajaran. “Saya tanya, Abraham ini seorang PNS atau LSM? Karena saya lihat dia sering memprotes kebijakan bupati, termasuk mutasi kemarin. Bahkan ketika mantan Bupati Sunjaya tertangkap, dia ikut demo bersama LSM,” ujarnya. (sam/den)

Sumber: