PDIP Cabut Dukungan ke Dedi Pilih Menjadi Oposisi Pemerintahan

SUMBER – Keputusan Hj Sri Heviyana Supardi mendaftarkan diri sebagai calon bupati melalui partai politik selain PDIP, membuat jajaran PDIP Kabupaten Cirebon berang. Akibatnya, mereka mengambil sikap dengan mencabut dukungan politik terhadap Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi di parlemen. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon yang dilakukan kemarin siang (28/6) dengan menghadirkan seluruh anggota dan pimpinan fraksi PDIP terkecuali H Tarmadi dan H Agus Kurniawan yang berhalangan hadir. Kepada Radar, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa mengatakan bahwa terhitung dari kemarin (28/6), Fraksi PDIP mencabut dukungan terhadap bupati Cirebon dan akan mengkritisi segala bentuk kebijakan bupati. Sebab, Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM yang notabene fungsionaris PDIP tidak bisa mencegah istrinya Hj Sri Heviyana Supardi untuk tidak mendaftarkan diri sebagai calon bupati dari partai lain. Padahal, sejak awal mereka sudah berkomitmen untuk tetap setia terhadap PDIP meski Hj Sri Heviyana Supardi tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon bupati. “Karena Bupati dan istrinya melanggar kebijakan partai, kita pun siap memberikan sanksi. Salah satunya, kita akan bersikap kritis dan mengawasi terhadap kebijakan bupati Cirebon,” katanya. Lebih jauh, langkah selanjutnya adalah memerintahkan para satgas PDIP untuk segera mencabut seluruh alat peraga sosialisasi para bakal calon PDIP yang masih terpampang di pinggir jalan. Karena, partai sudah memutuskan akan mengusung pasangan Sunjaya Purwadi-Tasiya Someadi Algotas (Jadi) sebagai calon bupati dan wakil bupati Cirebon. “Termasuk baliho milik Hj Sri Heviyana Supardi yang masih terpasang dengan logo PDIP-nya,” imbuhnya. Soal sanksi lain, Mustofa akan menyampaikan kepada pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon, ditembuskan ke DPD PDIP Jawa Barat hingga DPP PDIP. Pasalnya, lembaga inilah yang mempunyai kewenangan penuh. Sementara, tugas fraksi adalah mengawasi jalannya pemerintahan terutama menjelang pemilukada ini, jangan sampai lembaga pemerintahan ini yang semestinya netral, digunakan untuk kepentingan politik. “Birokrasi harus netral dan kita akan awasi itu,” ucapnya. Saat disinggung mengenai sikap Fraksi PDIP ketika bupati menyampaikan laporan keterangan pertangungjawaban (LKPj) nanti, Mustofa menyatakan pihaknya tidak akan memberikan dukungan. “Mulai saat ini, kita putuskan untuk tidak mem-back up,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Mustofa mengapresiasi sikap H Tarmadi dan H Djakaria Machmud yang tidak mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati dari partai lain. Oleh sebab itu, H Tarmadi yang notabene masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP terbebas dari pemecatan. “H Tarmadi masih kader kami,” ungkapnya. Mengenai peluang kemenangan pasangan Jadi, Mustofa menjelaskan bahwa jika mengacu pada hasil survei, suara PDIP masih di angka 35 persen, dengan adanya 6 pasang calon ini pihaknya meyakini akan menang dalam satu putaran. “Kita yakin menang, karena dengan banyaknya calon justru akan menguntungkan PDIP,” jelasnya. Walaupun demikian, pihaknya tidak akan memandang sebelah mata pasangan calon lain. Terpenting, PDIP akan berjuang memenangkan pasangan Jadi untuk jadi bupati dan wakil bupati Cirebon masa yang akan datang. “Sesuai instruksi partai, kita akan berjuang bersama-sama,” pungkasnya. (jun)      

Sumber: