DPRD Jabar Pertanyakan Janji Pemprov

CIREBON – Anggota Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto ST menyebut, harusnya alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun untuk penanganan warga miskin terdampak pandemi virus corona dari Pemprov Jabar, cukup untuk mengcover seluruh warga miskin yang ada di dalam data terpadu keluarga sejahtera (DTKS).

Menurutnya, dari pergeseran anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut, sebagian besar digunakan untuk jaring pengaman sosial warga miskin, dan sisanya untuk keperluan penanganan virus corona dari sisi medis dan lain-lain.

“Ada pergeseran anggaran sebesar 5 triliun yang saya kira sangat lebih dari cukup, untuk mengcover warga miskin yang ada di dalam DTKS. Saya melihat provinsi terlalu terburu-buru menyampaikan data. Awal bilang 1,6 juta dan kemudian menyusut menjadi 400 ribu KK untuk warga miskin di Jawa Barat,” ujar Bambang, kemarin.

Penyusutan kuota DTKS di Jawa Barat ini pun menurut Bambang, akhirnya berdampak ke Kabupaten Cirebon. Dari kuota awal dialokasikan 123.413 KK sebagai penerima bantuan Pemprov dari sumber DTKS, kini menyusut jauh menjadi 14.007 KK saja.

“Ini yang harus diperjelas. Anggarannya kan ada, kenapa kemudian disusutkan menjadi begitu kecil? Jangan kemudian ini menimbulkan kegaduhan di bawah, baik di tingkat desa maupun Kabupaten atau Kota. Jangan kemudian seperti Pemprov melemparkan bola panas ke daerah. Kami bakal tagih komitmen Pemprov,” imbuhnya.

Diakui Bambang, saat ini Kabupaten atau Kota di Jawa Barat, masih bisa menambah kuota penerima bantuan dari jalur non-DTKS yang proses pengajuannya masih bisa dilakukan hingga Senin depan, sampai akhirnya ditetapkan oleh Pemprov.

“Sekarang masih ada sumber penerima bantuan untuk kategori non-DTKS. Pengajuannya diberi waktu sampai Senin depan. Mudah-mudahan ada penambahan signifikan. Sehingga, beban Kabupaten atau Kota, serta desa-desa tidak terlalu berat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kepada Radar Cirebon mengatakan, saat ini Pemkab Cirebon masih memikirkan skema bantuan sosial terbaik untuk warga terdampak pandemi corona di Kabupaten Cirebon. Masalahnya, menurut Imron, setelah penyusutan begitu besar terjadi, otomatis beban ke pemkab menjadi semakin besar.

“Kita sedang pikirkan solusinya. Saat ini, anggaran untuk Bansos dari Pemkab Cirebon hanya ada sekitar 25 miliar. Sedangkan kalau dihitung-hitung, untuk mengcover warga miskin kita itu dibutuhkan anggaran sekitar 96 miliar lebih. Itupun dengan hitungan besaran bansos dari Kabupaten Cirebon hanya 200 ribu setiap bulan. Selisihnya, ini sedang kita pikirkan,” paparnya.

Dia khawatir, anggaran yang sudah dialokasikan untuk mengcover penanganan pandemi corona di Kabupaten Cirebon, tidak akan cukup. Sehingga dibutuhkan kembali pergeseran anggaran dari dinas-dinas seperti yang sudah mulai dilakukan saat ini.

“Saat ini saja sudah dilakukan pergeseran anggaran masing-masing dinas 10 persen. Kalau kondisinya begini, baru bisa diatasi jika anggaran yang disisihkan dari dinas sampai dengan 30 persen. Kalau itu terjadi, kita terancam tanpa kegiatan tahun ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra kepada Radar Cirebon mengatakan, data warga miskin di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 249.801 KK. Angka tersebut akan dikurangi jumlah KK yang mendapat bantuan dari program BPNT dan PKH sebanyak 139.786 KK. Selain itu, ada kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk warga miskin terdampak covid-19 sebanyak 29.700 KK. Angka tersebut dikoreksi lagi dari bantuan pemprov sebesar 14.007 KK.

“Saat ini, jumlah keluarga miskin di DTKS yang harus ditanggung oleh Pemkab Cirebon sebanyak 66.308 KK. Dari provinsi untuk DTKS sudah final angkanya 14.007 KK,” ujar Dadang.

Dari angka 66.308 KK tersebut, Pemkab Cirebon juga sedang mendata dan melakukan validasi kepada warga miskin baru di luar DTKS yang saat ini terdampak pandemi corona, yang saat ini jumlahnya sekitar 26.624 KK.

Sumber: