Tunggu Penetapan, Pemkab Ajukan Data Non-DTKS

CIREBON – Pemkab Cirebon masih harap-harap cemas menunggu penetapan penerima bantuan dari sumber non-data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) oleh Pemprov Jabar. Pasalnya, keputusan penerima bantuan non-DTKS tersebut, rencananya baru akan ditetapkan Senin mendatang.

Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra kepada Radar Cirebon mengatakan, data yang diajukan sebagai penerima bantuan dari luar atau non– DTKS berjumlah sekitar 108 ribu KK.

“Sudah kita ajukan. Kita tinggal menunggu hasil koreksi dari pemprov. Data penerima bantuan non-DTKS itu nanti ditetapkan oleh pemprov. Yang diajukan 108 ribu yang terdiri dari data warga miskin baru dan data DTKS yang terkoreksi,” ujar Dadang saat ditemui Radar Cirebon, kemarin (17/4).

Diakui Dadang, saat ini Kabupaten Cirebon sudah menerima kuota baru untuk penambahan kuota program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat sebanyak 65.050 KK. Hal tersebut menurutnya, sangat membantu dan meringankan beban pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, Pemkab Cirebon saat ini sudah dapatkan kuota BPNT baru dari pusat. Ini nanti bantuannya sama dengan penerima BPNT sebelumnya. Nilainya 200 ribu perbulan. Ini sangat membantu mereduksi beban dari Pemkab Cirebon,” imbuh Dadang.

Diakui Dadang, pengalokasian Bansos dari Pemkab Cirebon sendiri masih menunggu penetapan penerima bantuan non-DTKS dari Pemprov terlebih dahulu.

“Kalau kabupaten tentu nanti menyesuaikan. Berapa yang dicover pusat, berapa yang dicover pemprov dan sisanya nanti akan dicover pemkab dan desa. Sekarang kita masih menunggu penetapan penerima bantuan non-DTKS-nya,” ungkapnya.

Sementara itu, tokoh muda Cirebon Andri W Kusuma kepada Radar Cirebon menegaskan, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat dalam situasi seperti ini. Pemerintah harus menjamin agar masyarakat miskin bisa mendapatkan jaring pengaman social, dan tidak boleh ada warga miskin yang tidak makan di tengah pandemi virus corona.

“Dari dulu salah satu kelemahan kita itu ada di data. Ini juga menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tapi apapun kondisinya, pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat miskin tetap bisa makan dan tidak kelaparan,” bebernya.

Menurut Andri, salah satu efek yang timbul dari dampak pandemi corona, selain persoalan kesehatan adalah masalah sosial yang dikhawatirkan akan membuat angka kemiskinan dan kelompok warga kurang mampu menjadi bertambah banyak.

“Memang pemerintah saat ini tengah gencar menyusun pendistribusian bansos untuk masyarakat. Namun tentu harus diingat adalah, ini bukan solusi tunggal. Harus ada langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah agar jika pandemi ini berakhir, maka ekonomi harus cepat pulih dan jurang kemiskinan tidak bertambah lebar,” ungkapnya.

Andri pun meminta pendistribusian dikawal secara ketat dan diawasi semua pihak, agar bantuan sosial di tengah pandemi corona ini tepat sasaran.

“Update datanya. Verifikasi penerimanya dan awasi distribusinya. Harus benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan,” katanya.

Di akhir pembicaraan, Andri pun mengajak agar semua pihak ikut melakukan keroyokan terhadap dampak sosial akibat pandemi corona tersebut. Semua pihak bisa berkontribusi dan saling menguatkan, agar situasi ini bisa dilewati dengan kebersamaan.

Sumber: