Butuh Rp180 Miliar untuk JPS

CIREBON - Penyebaran Coronavirus Disease (covid-19) berdampak luas di sendi-sendi ekonomi. Pasalnya, terjadi pembatasan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut memikirkan persoalan tersebut. Khususnya, bagi warga  berpenghasilan harian.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengatakan, setidaknya butuh Rp180 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak di tengah pandemi covid-19 ini. Sebab, berdasarkan data dari Dinas Sosial, ada 26 ribu KK yang masuk keluarga miskin baru, dan 64 ribu KK yang belum terfasilitasi bantuan pusat maupun provinsi.

\"Jadi, kebutuhan Rp180 miliar itu untuk JPS terdampak covid-19. Yang totalnya, perkiraan penyediaan anggaran dari jumlah itu untuk 90 ribu KK yang belum terdata,\" ujar Luthfi, kemarin (19/4).

Politisi PKB itu menjelaskan, jika melihat kondisi saat ini, pihaknya meminta eksekutif agar mampu mengatasi pandemi covid-19. Termasuk, membuat perencanaan ulang di masing-masing SKPD. Mengingat, anggaran di setiap SKPD akan dipotong sesuai kebutuhan. Namun, pihaknya masih menunggu tim TAPD, berapa alokasi yang didorong untuk di-refocusing. Tapi yang paling besar memang untuk JPS.

\"Secara pribadi, saya sepakat kalau tahun sekarang pekerjaan fisik, pengadaan, ataupun perjalanan dinas setiap OPD dialihkan untuk penanganan covid-19. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah muncul nilai fix-nya,\" kata pria bekacamata itu.

Sebab, lanjut Luthfi, kesehatan dan nyawa masyarakat Kabupaten Cirebon jauh lebih penting dari apapun. Apalagi, prediksi BIN itu, akhir Juli mendatang merupakan puncak-puncaknya di atas 100 ribu kasus.

\"Ini karena mobilisasi massa diprediksi tinggi karena Lebaran. Kalau pusat di angka 100 ribu kasus, Kabupaten Cirebon bisa di angka 5.000an kasus. Ini yang harus kita pikirkan bersama,\" ungkapnya.

Dia menambahkan, melihat bencana nasional ini, setidaknya ke depan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mempunyai cadangan anggaran yang memadai. Tujuannya, ketika terjadi hal-hal darurat, pemerintah daerah sudah siap.

\"Untuk itu, saya mendorong dewan dan semua SKPD untuk mengencangkan ikat pinggang dan membuat skala prioritas,\" pungkasnya. (sam)

Sumber: