Dinsos Akui Banyak Salah Data

CIREBON - Banyaknya data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran, diakui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Selain itu, ditemukan juga sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) dobel. Hal tersebut diketahui dari proses evaluasi dan monitoring pendistribusian bantuan sosial di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon.

“Iya memang banyak ditemukan di lapangan warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos, justru masuk ke dalam data penerima bansos,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi kepada Radar Cirebon, kemarin (15/5).

Dadang mengungkapkan, hal tersebut terjadi lantaran verifikasi dan validasi (verval) data tidak dilakukan dengan mendata satu persatu warga. Penyebabnya, waktu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk verval sangat singkat.

“Saat itu memang kita dipacu oleh waktu. Karena waktu untuk verval yang diberikan oleh Pemprov Jabar sangat sedikit sekali. Hanya beberapa hari saja. Sehingga, kalau door to door, maka tidak akan terkejar waktunya,” ujarnya.

Terkait banyak data penerima yang dobel, Dadang juga mengakuinya. Pihaknya menemukan sendiri kasus dobel bantuan tersebut saat melakukan monitoring. Oleh karena itu, fakta tersebut akan digunakan sebagai dasar agar bantuan tersebut dipindahkan ke pihak lainnya yang lebih berhak.

“Iya benar ada beberapa yang kita temukan dobel, sudah terima bantuan PKH, ternyata menerima juga bantuan sosial dari provinsi. Hal seperti ini yang akan kita evaluasi. Aturannya sudah jelas, tidak boleh diberikan dobel, karena nanti akan tumpang tindih,” ujar Dadang.

Dobel data tersebut menurut Dadang, terjadi karena sistem yang ada di Puskesos dan TKSK. Verval kemarin dilakukan menggunakan sistem tersebut, sehingga hasilnya tidak maksimal. Seharusnya menurut Dadang, idealnya verifikasi tersebut penerima bantuan dilakukan door to door. Namun karena terbatasnya waktu dan personel, makanya vervalnya menggunakan sistem Puskesos dan TKSK.

Dadang pun menyebut, jika pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data, sehingga di tahap berikutnya diharapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada enam kepala keluarga (KK) daftar penerima bantuan provinsi yang salah sasaran. Keenam KK tersebut, teridentifikasi termasuk orang mampu. Anehnya lagi, ada dua PNS dan tiga perangkat desa yang masuk dalam penerima bantuan.

Hal tersebut diketahui, saat sidak dan peninjauan Camat Mundu, Anwar Sadat kepada calon penerima bantuan langsung tunai provinsi di Kecamatan Mundu, Kamis siang (14/5).

Camat Mundu, Anwar Sadat mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dan data adanya salah sasaran calon penerima bantuan sosial Provinsi di Kecamatan Mundu.

“Kalau yang salah sasaran itu ada enam KK. Makanya, sekarang kita tinjau langsung ke lapangan. Bagaimana kondisi calon penerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan informasi data hasil validasi dari Puskessos yang diterima pihaknya, ternyata ada beberapa calon penerima bantuan provinsi yang merupakan PNS dan orang mampu. “Dari data yang masuk, ada dua orang PNS, tiga perangkat desa, dan satu orang mampu bahkan terbilang kaya, yang masuk dalam daftar penerima bantuan provinsi,” tuturnya.

Pihaknya sudah mengajukan pergantian enam orang calon penerima bantuan sosial tersebut kepada Dinsos. Dengan alasan, tidak tepat sasaran. Dan dialihkan kepada penerima yang benar-benar tepat sasaran. (den/dri)

Sumber: