Kuwu Ciledug Kulon: Gubernur Adu Domba Pemdes dengan Warga

CIREBON - Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat lagi-lagi menimbulkan polemik. Seperti yang terjadi di Desa Ciledug Kulon. Ketika pengajuan, Desa Ciledug Kulon mengajukan 225 KK, namun yang disetujui hanya satu KK.

Terang saja, fakta itu membuat Kuwu Ciledug Kulon, H Wawan Hermawan berang. Kepada Radar Cirebon, Wawan mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan bantuan sosial Provinsi Jawa Barat.

“Masa dari 225 yang kita ajukan, dapatnya cuma satu KK se desa. Kan ini sudah keterlaluan,” ujarnya, kemarin.

Wawan mengatakan, pihaknya diminta mengajukan data oleh petugas untuk bansos Provinsi Jawa Barat. Namun sayangnya, ketika disetujui malah desanya hanya mendapatkan satu KK saja.

“Dari 225 itu, kita diminta untuk merevisi yang sudah dapat PKH dan BPNT. Lalu kita coret empat orang. Namun data turun lagi menjadi 21 KK. Lalu disetujui cuma satu KK,” tuturnya dengan nada tinggi.

Secara terus terang, Wawan mengatakan, pihaknya mempunyai beban terhadap masyarakat yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan provinsi.

“Kita sudah umumkan ke warga untuk bantuan provinsi itu sudah kita ajukan 225 orang. Lalu tiba-tiba kita cuma dapat satu KK. Itu kita bingung juga menyampaikan kepada masyarakat,” keluhnya.

Wawan menganggap, Gubernur Jawa Barat terkesan mengadu domba pemdes dengan warga. Apalagi di medsos, gubernur bilang warga yang tidak terdata dan tidak dapatkan bantuan segera lapor. “Jadi, kesannya kita tidak mendata. Padahal kita sudah mendata. Namun provinsinya saja keterlaluan. Ini sama saja, gubernur mengadu domba pemdes dengan warganya sendiri,” bebernya.

Dengan hanya mendapatkan satu KK untuk bantuan sosial Provinsi Jawa Barat, maka ada ratusan KK di desanya yang belum tersentuh bantuan apapun. “Ada 519 KK lagi warga yang tidak mampu di desa kita yang belum tersentuh bantuan apapun. Baik itu Kemensos, BPNT, PKH, kabupaten maupun dana desa,” imbuhnya.

Pihaknya tetap akan mencari sumber dana atau donatur bagi 519 KK yang belum mendapatkan bantuan apapun. Karena kasihan warga, di tengah covid-19 ini usaha mereka kebanyakan sudah tidak ada lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs H Dadang Suhendra MSi mengakui, banyak data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Selain itu, ditemukan juga sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) dobel. Hal tersebut diketahui dari proses evaluasi dan monitoring pendistribusian bantuan sosial di beberapa daerah di Kabupaten Cirebon.

“Iya memang banyak ditemukan di lapangan warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos, justru masuk ke dalam data penerima bansos,” jelas Dadang.

Hal tersebut terjadi, lantaran verifikasi dan validasi (verval) data tidak dilakukan dengan mendata satu persatu warga. Penyebabnya, waktu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk verval sangat singkat.

Dadang berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data. Sehingga, di tahap berikutnya diharapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi. (den)

Sumber: