Yuli: Demo PPDB, ke Wali Kota Saja

Yuli: Demo PPDB, ke Wali Kota Saja

PELAKSANAAN PPDB tahun ini disebut-sebut membuat banyak pihak kecewa, terutama anak-anak guru (PGRI). Itu karena tidak ada kuota khusus untuk mereka. Dan ketika sejumlah sekolah negeri juga masih kekurangan siswa baru, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno tetap tidak akan membuka PPDB jilid dua guna mengakomodasi mereka yang belum mendaftar. Data yang diterima Radar Cirebon, hari ini kemungkinan akan ada demo soal PPDB. Atas info itu, Ketua DPRD HP Yuliarso BAE mengatakan pihaknya tak ada kaitan sama sekali dengan PPDB. Untuk mereka yang hendak memprotes kebijakan PPDB, Yuli-sapaan akrab Yuliarso, menyarankan untuk menyampikan secara langsung ke wali kota. “Kami di DPRD tidak punya kewenangan membuat kebijakan. Semua kewenangan eksekutif, bukan legislatif. Jadi kalau demo PPDB, ke wali kota saja,” tegasnya. Sementara salah tim sukses Ano-Azis, Achmad Sofyan, mengatakan, pelaksanaan PPDB yang mengacu perwali berlangsung sukses. Hanya, sambung dia, justru ada sekolah yang tak memenuhi kuota. Dia pun mempertanyakan kursi kosong itu. “Jika mengacu perwali, tidak ada PPDB jilid II. Tapi risikonya banyak bangku kosong dan sekolah negeri kekurangan murid,” kata Sofyan. Dengan kekosongan itu, kata Sofyan, alangkah baiknya jika wali kota membuat kebijakan baru untuk menampung mereka yang belum mendaftar, termasuk mengakomodasi anak-anak dari tim sukses Ano-Azis agar bisa bersekolah di sekolah negeri. Dia juga mengatakan bahwa anak-anak dari para guru yang tergabung ke PGRI juga banyak yang kesulitan diterima di sekolah negeri. “Makanya kabarnya anak-anak dari PGRI juga akan demo besok (hari ini, red),” bebernya. Hal senada dikatakan timses Ano Azis lainnya, H Teguh Prayitno. Menurut Teguh, PPDB tahun ini berjalan baik dan lancar. Hanya saja, muncul persoalan ketika ada sekolah negeri yang justru kekurangan murid. Dirinya mendesak wali kota untuk membuat kebijakan khusus, namun bukan berarti ada PPDB jilid II. Dia meminta anak-anak timses Ano-Azis juga perlu diperhatikan karena banyak yang tidak masuk ke sekolah negeri. “Jangan sampai tim yang selama ini sudah berjuang, justru ketika yang diperjuangkan berhasil, anak-anak timsesnya malah tidak bisa sekolah di sekolah negeri,” ujarnya. Sedangkan Wakil Ketua PAC PDIP Pekalipan, Imam Yahya SFilI, mengatakan PPDB terlihat tertib karena sudah tidak ada lagi RSBI sehingga kuota reguler bertambah. Seperti di SMPN 1 dari 6 rombel menjadi 9 rombel. Kemudian jumlah kelulusan dengan jumlah rombel yang disediakan lebih banyak kuota rombelnya. “Ada sekitar 4.800 jumlah kelulusan untuk Kota Cirebon, sedangkan jumlah kursi yang disediakan sekitar 5.500. Jadi wajar kalau tahun ini ada sekolah yang rombelnya masih kosong,” kata Imam. (abd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: