Program Organisasi Penggerak Tuai Polemik, Jokowi Diminta Copot Nadiem dari Mendikbud

JAKARTA - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai berpolemik. Pemicunya, terkait keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam pelatihan guru tersebut.

Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menganggarkan dana sebesar Rp 595 miliar untuk POP. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 156 organisasi.

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan numerasi adalah aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN).

Terkait keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam POP, menarik perhatian Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda. Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

\"Di tengah pandemik Covid-19 anggaran pendidikan dipangkas, kondisi dunia pendidikan masih memprihatinkan, nasib guru Indonesia masih jauh dari sejahtera, tunjangan guru distop, tiba-tiba ada kabar yang memprihatinkan, berkabungnya dunia pendidikan Indonesia,\" kata Anto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7).

Terlebih menurut Anto, organisasi besar sekelas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menarik lembaga pendidikannya dari POP Kemendikbud.

\"Keluarnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemendikbud menandakan bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim tidak layak menjadi seorang menteri, gagal merangkul dan tidak menghargai, melecehkan dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di Tanah Air,\" tegasnya.

Karena itu, PPJNA 98 pun menyampaikan beberapa sikap. Di antaranya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim minta maaf kepada keluarga besar Muhamadiyah dan NU.

PPJNA 98 juga menilai Nadiem Makarim gagal memimpin Kemendikbud, mengkhianati marwah dan jati diri dunia pendidikan. Karena memosisikan sebagai wakil kepentingan kapitalisme global dan kepanjangan tangan konglomerat.

\"Kemudian, kami juga meminta sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim dari jabatannya untuk selamatkan dunia pendidikan Indonesia,\" tandasnya. (hsn/rmol)

Sumber: