Tidak Hanya NU dan Muhammadiyah, PGRI Ikut Mundur dari Program Organisasi Penggerak

JAKARTA - Tidak hanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mundurnya PGRI dari POP kian menguatkan keroposnya program pelatihan guru tersebut.

“Dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, kami memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (24/7).

Kata dia, program yang rencananya memakan anggaran sebesar Rp 595 miliar ini pun dinilai lebih baik untuk digunakan dalam membantu siswa, guru serta penyediaan infrastruktur. Khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi Covid-19.

Baca juga:

Program Organisasi Penggerak Tuai Polemik, Jokowi Diminta Copot Nadiem dari Mendikbud

Perlu juga adanya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

“Kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujarnya.

Kemudian, sama seperti NU dan Muhammadiyah, PGRI juga menilai proses pemilihan dan penetapan organisasi masyarakat (ormas) yang ikut dalam program tersebut tidak jelas. Pasalnya, terdapat beberapa ormas yang rekam jejaknya pun dianggap tidak kompeten untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia.

“Dengan pertimbangan, kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu,” tegas Uniyah.

Seperti diberitakan, POP yang digulirkan Kemendikbud menuai berpolemik. Salah satu pemicunya, terkait keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam pelatihan guru tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menganggarkan dana sebesar Rp 595 miliar untuk POP. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 156 organisasi.

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan numerasi adalah aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN). (hsn/jp)

Sumber: