Dukungan RSUD Linggajati Dikelola Pemprov Jabar Menguat, Tiru Langkah KDM di RSUD Patrol Indramayu

RADARCIREBON.COM - Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) yang melakukan pengambilalihan RSUD Patrol ke Pemerintah provinsi Jabar, diharapkan ditiru Kabupaten Kuningan.

Pengamat kebijakan publik Sujarwo menyampaikan dukungan terhadap usulan pengelolaan RSUD Linggajati dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut Sujarwo, inisiatif tersebut bukan semata bagian dari dinamika politik lokal, melainkan cerminan kebutuhan nyata masyarakat yang perlu segera ditangani.

BACA JUGA:Pro Kontra Alih Pengelolaan RSUD Linggajati Kuningan Oleh Provinsi Jawa Barat

“Dengan keterbatasan anggaran daerah, diperlukan pendekatan kebijakan yang inovatif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Serah kelola ke pemprov merupakan opsi masuk akal,” jelasnya.

Ia menguraikan tiga alasan pokok mengapa langkah ini layak dipertimbangkan. Yaitu RSUD Linggajati hingga kini masih menghadapi persoalan kepastian hukum atas lahan yang ditempatinya.

“Hal ini menghambat proses pengembangan dan akreditasi rumah sakit. Jika dikelola oleh pemerintah provinsi, penyelesaian status hukum tersebut bisa lebih cepat dicapai, membuka peluang pengembangan jangka panjang,” papar Sujarwo.

Dalam hal kelengkapan alat medis, ruang perawatan, dan fasilitas pendukung lainnya, RSUD Linggajati tertinggal dari rumah sakit sejenis yang dikelola pemerintah provinsi.

BACA JUGA:RSUD Linggajati Sulit Dikembangkan, Bupati Kuningan Beberkan Penyebab

Sementara peningkatan fasilitas memerlukan dana besar, kondisi APBD Kuningan yang terbebani membuat realisasi hal tersebut sulit tercapai.

Kendala lainnya adalah minimnya tenaga spesialis. Kurangnya dokter spesialis menyebabkan pasien harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

“Dengan pengelolaan oleh Pemprov Jabar, yang memiliki sumber daya dan jejaring tenaga medis yang lebih luas, kekurangan ini bisa diatasi melalui penempatan tenaga kesehatan tambahan,” ungkapnya.

Sujarwo menambahkan bahwa langkah ini bukanlah sesuatu yang asing.

Sumber: