Komisi Informasi Kembali Gelar Sidang Sengketa Informasi

CIREBON, RADARCIREBON.COM -Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon  kembali menggelar sidang sengketa informasi. sidang digelar   Kamis, 9 Juli 2025, Pukul 10.00 wib  bertempat di Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon berlangsung agenda sidang Kedua sengketa informasi Publik antara Cahyo Raharjo selaku Pemohon dan Kepala Sekolah SDN Plandakan-1 selaku Termohon.

Tanggal 25 Juni 2026 telah digelar sidang Pertama (Pemeriksaan Awal) sengketa informasi Publik antara Cahyo Raharjo selaku Pemohon dan 6 Kepala Sekolah SDN (Dukuh Semar-1, Plandakan-1, Majasem-1, Silih Asah-1, Silih Asah-2, dan Pahlawan).

Dalam perkara tersebut Pemohon telah menyampaikan surat permohonan kepada Para Kepala Sekolah untuk meminta data/informasi tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan data-data lainnya selama tahun 2020-2025.

sidang Kedua sengketa informasi Publik yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Ibnu Abdillah, SPd. MPd. itu mengagendakan mediasi antara Cahyo Raharjo selaku Pemohon dan Kepala SDN Plandakan-1 sebagai Termohon dan sekaligus merupakan representasi dari 5 (Lima) SDN lainnya yang memiliki pokok materi sama.

BACA JUGA:Presiden Minta Rakyat IkuKomisi Informasi Kembali Gelar Sidangg Sengketa Informasi t Awasi MBG: Ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim selesaikan
 
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Ir. Agung Sedijono, MSi kepada Radar Cirebon Jumat (10/7/2026) membenarkan bahwa Tanggal 9 Juli 2026 telah berlangsung Sidang Lanjutan Sengketa Informasi Publik antara Cahyo Raharjo selaku Pemohon dan Kepala Sekolah SDN Plandakan-1 selaku Termohon.

Menurut Agung, sesaat setelah membuka Sidang Kedua, Ketua Majelis mempersilahkan Mediator (Lutfi Handayani, SSos C.Me) untuk melakukan mediasi kepada Pemohon dan Pemohon. Proses mediasi berjalan sekitar 1 jam dan tidak menghasilkan kata sepakat (gagal),  karena Pemohon berpendapat bahwa Kepala Sekolah harus memberi data/informasi yang diminta, sementara Kepala Sekolah tidak bersedia memberi data/informasi yang diminta dengan alasan kewenangan memberi data/informasi ada pada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID.

Setelah Mediasi selesai dengan hasil gagal, kata Agung,  Ketua Majelis kembali melanjutkan Sidang Sengketa dengan agenda Pembuktian.

Dalam agenda ini ada beberapa hal penting yang dipertanyakan, di antaranya Pertanyaan kepada Pemohon  tentang Tujuan Penggunaan Informasi, dijawab oleh Pemohon sama dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukan tujuan spesifik untuk ap ajika data/informasi itu sudah diperoleh).

BACA JUGA:Jampidsus Sebut Rumah Sentul Milik Pribadi, Tapi Tak Tercatat di LHKPN

Kemudian pertanyaan kepada Pemohon tentang Kerugian Pemohon jika tidak memperoleh data/informasi, dijawab oleh Pemohon kerugian materiil berupa biaya foto copi surat menyurat.

Pertanyaan kepada Pemohon tentang Surat Permohonan yang disampaikan secara berulang (karena telah dikirim sebanyak 38 buah surat untuk 38 SDN), dijawab oleh Pemohon bahwa itu bukan hal yang berulang, karena berbeda sekolah, meskipun substansi/pokok materinya sama.

Kemudian Pertanyaan kepada Termohon tentang adanya ancaman dari Pemohon kepada Termohon, dijawab oleh Termohon tidak ada.

Pertanyaan kepada Termohon tentang adanya permintaan paket pekerjaan dari Pemohon kepada Termohon, dijawab oleh Termohon tidak ada, yang ada adalah penawaran kerja sama dan sampai saat ini belum ada realisasinya.

BACA JUGA:Lenovo Resmi Hadirkan Rangkaian Lengkap Idea Tab Pro Gen 2 di Indonesia

Sidang Kedua dengan agenda Pembuktian diakhiri sekitar pukul 14.30 wib dan dinyatakan ditunda untuk dilanjutkan minggu depan. (abd)

Sumber: