Cara Pemprov Jabar Bentengi Pejabat dan Keluarga dari Praktik Korupsi

CIMAHI, RADARCIREBON.COM - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Erwan Setiawan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi para pejabat.

Khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar beserta pasangan masing-masing selama mengemban amanah dan melaksanakan tugas.

Hal tersebut ditegaskan Wagub Erwan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas hasil kolaborasi Pemprov Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar, Jalan Kolonel Masturi Km 3.5, Kota Cimahi, Jumat 24 Juli 2026 kemarin.

BACA JUGA:Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Resmi Jadi Pengacara Febrie Adriansyah Usai Hotman Paris Mundur

Mengusung tema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi", kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat eselon II, yakni setingkat kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan beserta suami atau istri masing-masing.

"Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi." 

"Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah," ujar Erwan.

Menurut Erwan, pendidikan antikorupsi yang diinisiasi bersama KPK ini merupakan langkah preventif yang esensial.

Ia menggarisbawahi agar jangan sampai ada tuntutan gaya hidup dari keluarga—terutama suami atau istri, yang justru membebani tugas pasangannya sebagai pelayan masyarakat.

"Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas, namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus korupsi."

BACA JUGA:Terungkap! Alasan Febrie Adriansyah Masuk Rutan KPK Tanpa Mengenakan Rompi Tahanan

Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif," tuturnya.

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak selalu tentang penindakan, melainkan mencakup pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat.

Ibnu menyebutkan, bukan hanya pribadi sang pejabat yang harus dibentengi, tetapi pasangannya juga harus menjadi pendukung utama agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.

Sumber: reportase