Khusus triwulan ketiga, dana PEN yang telah dicairkan Rp137,89 triliun. Dengan realisasi tersebut, Budi memperkirakan dampaknya terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan III sebesar 2,1% atau sekitar Rp270 triliun.
Budi lalu menjabarkan realisasi penggunaan dana pada setiap program. Secara terperinci, realisasi program kesehatan mencapai Rp21,79 triliun atau 24,9% dari pagu sebesar Rp87,55 triliun. Realisasi program tersebut terdiri dari pencairan insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp 3,1 triliun, santunan kematian untuk 96 tenaga kesehatan sebanyak Rp29 miliar, serta dana untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun.
Kemudian, belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp11,67 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp1,19 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp2,58 triliun. Program berikutnya, realisasi perlindungan sosial sebesar Rp150,86 triliun atau 73,9% dari pagu Rp203,9 triliun. Program tersebut meliputi pencairan sembako Rp31,9 triliun.
Selanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) Rp36,3 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek Rp24,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Rp11,9 triliun, dan bansos Jabodetabek Rp4,4 triliun. Kemudian, bantuan sembako yang telah cair mencapai Rp4,6 triliun, kartu prakerja Rp19,5 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan subsidi gaji Rp14 triliun. Program lainnya, anggaran sektoral K/L dan pemda telah disalurkan Rp25,3 triliun atau 23,84% dari pagu Rp106,11 triliun.
Nah, bila diperinci, program padat karya K/L mencapai Rp12,8 triliun, cadangan perluasan Rp2,5 triliun, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp6,3 triliun, dan Dana Investasi Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp3,8 triliun.
Namun pencairan anggaran fasilitas pinjaman daerah, pariwisata, dan insentif perumahan belum terealisasi sama sekali. Kemudian, program dukungan UMKM yang telah dicairkan Rp79,06 triliun atau 64% dari pagu Rp123,46 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan dana Rp58,7 triliun, banpres produktif Rp15,9 triliun, subsidi bunga Rp3 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 100 miliar, PPh final UMKM Rp400 miliar, dan pembiayaan investasi koperasi Rp 1 triliun.
Satu-satunya program yang belum berjalan hingga saat ini adalah pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp53,5 triliun. ”Kami harap awal Oktober sudah masuk sehingga membantu pertumbuhan ekonomi triwulan IV,” ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.
Wakil Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Komite PC-PEN Suahasil Nazara menambahkan, pembiayaan korporasi masih menunggu proses penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). ”Karena untuk pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN), sesuai amanat Undang-undang, ada PP-nya,” terang Suahasil seraya menyebut realisasi realisasi program insentif usaha mencapai Rp27,6 triliun atau 22,9% dari pagu Rp120,61 triliun. (fin/ful)