JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mendorong percepatan perbaikan ekonomi di daerah. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai untuk mempercepat perekonomian masyarakat desa.
“Misalnya BUMDes sebagai badan hukum sekaligus badan usaha itu bisa mendirikan PT untuk usaha apapun,” ujar Abdul Halim di Jakarta, kemarin (20/11).
BUMDes bisa mengelola berbagai bentuk pelayanan masyarakat, seperti pengelola air bersih, peningkatan upaya ketahanan pangan, pengadaan listrik, dan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memberikan stimulasi permodalan masyarakat desa.
“Apapun bisa dilakukan BUMDes dalam upaya meningkatkan ekonomi warga masyarakat,” ucapnya dia.
Hanya saja, lanjut Abdul Halim, BUMDes di desa membutuhkan beberapa pendampingan. Sebab ketentuan BUMDes sebagai badan hukum masih terbilang baru lantaran ketentuan tersebut baru disahkan lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Artinya BUMDes hanya boleh melakukan berbagai usaha yang belum dilakukan masyarakat karena inti kehadiran BUMDes untuk peningkatan ekonomi warga masyarakat,” jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah akan memberikan Rp72 triliun untuk membantu perekonomian di 75 ribu desa di Indonesia. Maksimal satu desa dalam enam tahun terakhir bisa mendapatkan dana hingga Rp5 miliar.
“Tahun depan kita akan mengeluarkan Rp72 trilun untuk 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Setiap desa bisa dapat minimal hampir Rp1 miliar, maksimal ada yang bisa sampai Rp5 miliar, and this is the 6th year mereka mendapatkan anggaran dana desa,” kata Sri Mulyani.
Dari dana tersebut, menurut bendahara negara ini mampu membuat UMKM lewat BUMDes. Pasalnya hingga kini saja, di beberapa market place yang eksis sudah menghubungkan enam juta BUMDes.
“Saya bicara tentang program untuk UMKM yang sangat kecil namanya ultra kecil. Tadi saya tanya Tokopedia sudah hubungkan 6 juta, Bukalapak berapa, 5 juta. If you can connect 5-6 juta warung penjual merchant kenapa anda tidak bisa meng-connect yang dari 75 ribu desa,” pungkas Sri Mulyani. (din/fin)