SEKJEN PBB Antonio Guterres membatalkan kehadiranya dalam pertemuan virtual dengan para menteri Asia Tenggara karena tak ingin berada dalam satu forum dengan delegasi rezim militer Myanmar.
Dilansir kantor berita politik RMOLjabar, Jumat (15/10), seorang diplomat PBB yang tak mau disebutkan namnya mengungkapkan, Guterres mengambil sikap seperti itu karena tak ingin kehadirannya dimaknai memberi pengakuan terhadap pemerintahan yang dibentuk rezim militer Myanmar.
Rencananya, pertemuan antara Sekjen PBB dengan para menteri luar negeri 10 anggota ASEAN itu digelar hari Jumat. Termasuk menteri luar negeri yang ditunjuk oleh rezim militer, Wunna Maung Lwin.
Masih kata sumber anonim tersebut, Guterres tidak ingin mendahului keputusan negara-negara anggota PBB dalam menentukan siapa diplomat yang akan mewakili Myanmar di dunia itu.
Polemik tersebut muncul setelah Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah terpilih lainnya.
ASEAN sebenarnya sudah menyampaikan lima rekomendasi terhadap pemimpin rezim militer Myanmar, Min Aung Hlaing pada bulan April lalu. Namun rezim militer Myanmar tak menjalankan semua poin rekomendasi itu termasuk menghalangi utusan ASEAN, Erywan Yusof, bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
Junta militer Myanmar bahkan terus melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok oposisi. Tercatat setidaknya 1.171 orang tewas sejak perebutan kekuasaan dan lebih dari 7.000 orang ditangkap.
Atas pengabaian itu beberapa dari 10 anggota ASEAN, termasuk Filipina, Indonesia dan Malaysia, tak mengizinkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT yang dijadwalkan akan dimulai pada 26 Oktober.
Hari rabu lalu, Anggota-anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia juga mendesak agar panitia KTT tak mengundang utusan Myanmar karena pemerintah negara itu dinilai telah secara terang-terangan mengabaikan lima rekomendasi ASEAN.
“Kurangnya ketegasan dan konsekuensi dari penghinaan total militer terhadap rekomendasi para pemimpin ASEAN berisiko merusak legitimasi ASEAN sebagai lembaga regional kunci yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas,” kata surat itu, yang juga ditandatangani oleh puluhan masyarakat sipil lainnya. kelompok dan aktivis.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membahas gejolak yang terus berlanjut di Myanmar dengan Erywan melalui telepon pada hari Kamis.
Keduanya “menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan krisis yang memburuk” di negara itu dan perlunya militer untuk mengakhiri kekerasan, membebaskan mereka yang dipenjara secara tidak adil dan memulihkan transisi negara menuju demokrasi.
“Mereka juga menegaskan kembali perlunya meminta pertanggungjawaban rezim Burma terhadap Lima Poin rekomendasi ASEAN dan memfasilitasi kunjungan yang berarti oleh Erywan ke Burma untuk memasukkan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan,” kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah panggilan tersebut.(*)