BACA JUGA:Kapolresta Cirebon Bersama Mahasiswa Keliling Pangkalan Ojek dan Angkot Bagikan Bansos
Namun, Ali mengatakan KPK tidak dapat menyampaikan materi permintaan keterangan terhadap Anies karena masih dalam tahap penyelidikan.
"Karena ini masih pada tahap penyelidikan, maka terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan."
"Prinsipnya, permintaan keterangan dimaksud sebagai kebutuhan proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK," kata Ali.
BACA JUGA:Daihatsu Tantang Anak Muda di Indonesia dan Malaysia Lewat Kontes Modifikasi Mobil Virtual DDeC 2022
Dipanggilnya Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait balapan mobil listrik Formula E mendapat sorotan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan panggilan dirinya oleh KPK adalah upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap Formula E.
"Ini untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya."
"Sehingga di masa mendatang para pemimpin pusat maupun daerah akan mampu dan mendapat tempat mengusung berbagai kemajuan yang membawa perubahan di Indonesia," kata Anies dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 7 September 2022.
BACA JUGA:Promo Menarik Mitsubishi di September 2022, Jangan Ketinggalan
Lebih lanjut Anies menyebutkan bahwa dirinya datang ke lembaga anti rasuah itu untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta.
Sekaligus demi membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang balap mobil listrik itu sehingga kecurigaan hilang menjadi kolaborasi.
"Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal formula E, agar KPK dapat mendudukkannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan," kata Anies.
BACA JUGA:Chelsea Resmi Memecat Thomas Tuchel, The Blues Sementara Dipimpin oleh...
Anies juga mengatakan bahwa sedari awal, Formula E adalah sebuah bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan, serta merupakan kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan politik di Indonesia.
"Sebuah ide kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan bahkan politik di Indonesia."