Contoh simulasi perhitungan upah minimum 2023 misalnya untuk Kota Cirebon dengan rumus sebagai berikut.
BACA JUGA:The Creation Trio! Mengenal Pokemon Legend di Generasi 4, Part 2
BACA JUGA:Game Gacha yang Sudah Ditunggu-tunggu Akhirnya Rilis!
UM (t+1) = Rp. 2.304.943 + (10 persen x Rp. 2.304.943)
UM (t+1) = Rp. 2.304.943 + (Rp. 230.494)
Sehingga UM (t+1) adalah Rp 2.535.437
Perhitungan tersebut apabila UM (t+1) dengan acuan kenaikan maksimal 10 persen. Tetapi berbeda bila kenaikannya hanya 5 persen. Sebagai contoh berikut simulasinya.
UM (t+1) = Rp. 2.304.943 + (5 persen x Rp. 2.304.943)
UM (t+1) = Rp. 2.304.943 + (Rp. 115.247)
Sehingga UM (t+1) adalah Rp 2.420.190
BACA JUGA:Cara Usir Batuk Kering dengan 5 Pengobatan Alami, Bisa Dibuat Sendiri Dirumah
BACA JUGA:7 Cara Alami Mengobati Batuk dan Pilek Tanpa Obat
Untuk memudahkan simulasi tersebut, berikut adalah upah minimum di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022.
- Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17
- Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00
- Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90
- Kota Depok: Rp 4.377.231,93
- Kota Bogor: Rp 4.330.249,57
- Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00
- Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61
- Kota Bandung: Rp 3.774.860,78
- Kota Cimahi: Rp 3.272.668,50
- Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.248.283,28
- Kabupaten Sumedang: Rp 3.241.929,67
- Kabupaten Bandung: Rp 3.241.929,67
- Kabupaten Sukabumi: Rp 3.125.444,72
- Kabupaten Subang: Rp 3.064.218,08
- Kabupaten Cianjur: Rp 2.699.814,40
- Kota Sukabumi: Rp 2.562.434,01
- Kabupaten Indramayu: Rp 2.391.567,15
- Kota Tasikmalaya: Rp 2.363.389,67
- Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.326.772,46
- Kota Cirebon: Rp 2.304.943,51
- Kabupaten Cirebon: Rp 2.279.982,77
- Kabupaten Majalengka: Rp 2.027.619,04
- Kabupaten Garut: Rp 1.975.220,92
- Kabupaten Kuningan: Rp 1.908.102,17
- Kabupaten Ciamis: Rp 1.897.867,14
- Kabupaten Pangandaran: Rp 1.884.364,08
- Kota Banjar: Rp 1.852.099,52
BACA JUGA:5 Tempat Camping dengan Suasana Asri di Kuningan Jawa Barat
Sebagai informasi, penentuan upah minimum dilakukan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 terkait pengupahan.
Kemenaker menerbitkan peraturan menteri yang ditetapkan pada tanggal 16, November 2022 dan dijadikan sebagai acuan penetapan UMP 2023.