"Perlu adanya pertemuan antara Pemkab Cirebon dengan Pemkot Cirebon membahas hal ini. Berdasarkan hasil konsultasi komisi 1 DPRD Kota Cirebon ke Kementerian Dalam Negeri dan Biro Otda Propinsi Jabar, mereka menyambut baik terkait rencana perluasan wilayah Kota Cirebon hingga sama dengan luas wilayah hukum Polres Cirebon Kota," pungkasnya.
Perlu diketahui, sebanyak 12 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 12 Kuwu se-Kecamatan Mundu secara tegas menolak ikut memperjuangkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cirebon Timur dan lebih memilih bergabung dengan Kota Cirebon.
Dalam audiensi dengan Forum Pemekaran Cirebon Timur Mandiri (FPCTM), mayoritas desa dan BPD di Kecamatan Mundu, memilih untuk bergabung dengan Kota Cirebon.
BACA JUGA:Bonus Atlet Kota Cirebon Ada di APBD Murni 2023, Ini Jaminan dari Walikota Azis
BACA JUGA:Malam Tahun Baru di Kuningan Jawa Barat, Glamping Yuk
Kendati demikian, dalam audiensi yang sama kemudian para kuwu dan BPD tersebut diberikan penjelasan terkait risiko bergabung ke Kota Cirebon. Di mana mereka harus menyerahkan aset dan tidak ada lagi yang namanya desa.
Mengingat setelah bergabung dengan Kota Cirebon, desa akan berubah menjadi kelurahan. Sehingga tidak ada lagi jabatan kepala desa atau kuwu.
Mendapatkan penjelasan tersebut, kemudian para kuwu dan BPD menyatakan sikap bahwa mereka memilih non blok. Yang artinya, tidak bergabung dengan Cirebon Timur dan Kota Cirebon.