Hal tersebut lanjutnya, diikuti oleh beberapa oknum pejabat lain dari instansi yang berbeda.
"Kalau anak-anak para oknum pejabat ini masuk melalui jalur keluarga tidak mampu, lalu anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu mau masuk lewat jalur mana?" katanya.
Adapun tindakan yang dilakukan para orang tua siswa ini, Hera menyebutkan bukan salah pada anak.
BACA JUGA:Tujuan Kadipaten via Tol Cisumdawu, Pilih Exit GTO Kertajati atau Ujung Jaya?
Anak disebutnya sebagai korban dari tindakan segala cara yang dilakukan oleh para orang tua yang ngotot untuk mendaftar ke sokolah favorit.
"Kita tidak bisa menyalahkan anak. Yang kita sayangkan orangtuanya kenapa mau mendaftarkan anaknya lewat jalur yang tidak semestinya," sesalnya.
Hera juga menyayangkan, meski ada dugaan kecurangan, tetapi tidak ada tindakan dari pejabat yang berwenang.
"Sudah begitu ada oknum pejabat yang membiarkan, dan malah menjadi pelaku kecurangan," sebutnya.
BACA JUGA:Chery Luncurkan Dua Varian SUV Premium Terbaru di GIIAS 2023 untuk Memenuhi Tren Permintaan Pasar
Banyaknya laporan mengenai kecurangan dalam PPDB sistem zonasi, juga menjadi perhatian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
Menurut Muhadjir Effendy, sebaiknya orang tua tidak berbuat curang demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit.
Hal ini secara tidak sadar mengajari anak untuk berbuat curang dan melahirkan benih-benih mental koruptor.
"Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu," ujar Muhadjir, Kamis 13 Juli 2023.
Ditegaskan Muhadjir, orang tua harus bisa menanamkan kepada anaknya tentang pendidikan moral.
"Kalau anaknya sudah sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti?" imbuhnya.