“Dan, hal itu juga dapat bermanfaat bukan hanya untuk kepala desanya saja, tapi juga untuk warga desanya, dan desanya itu sendiri,” sambung Puan.
BACA JUGA:Ditawarkan Akhir Januari Lalu, BRI Optimis Penjualan ORI025 Laris Manis
Ditambahkannya, DPR juga mempertimbangkan netralitas Kades sehingga memutuskan lebih baik revisi UU Desa dibahas ketika situasi politik sudah tidak lagi memanas.
Apalagi, kata Puan, Indonesia memiliki ribuan desa yang semuanya harus difasilitasi.
“Dan nggak semua warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Jadi harus diingat, kepentingannya untuk kepentingan Indonesia,” lanjutnya.
Ia memastikan, semua aspirasi dari seluruh elemen bangsa akan difasilitasi oleh DPR. Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa pembahasan UU juga membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah.
Puan meminta para kades untuk bersabar dan mengajak agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024.
BACA JUGA:Penjabat Gubernur Ingatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota Antisipasi Bencana saat Hari Pencoblosan
BACA JUGA:Sejarah Desa Rawagatel, Balong Beracun yang Berhasil 'Disembuhkan'
Menurutnya bukan berarti revisi UU Desa tidak penting, namun diperlukan kondusifitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.
“Kita semua punya tanggung jawab bagaimana menyukseskan Pemilu. Saya punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab di desa. Jadi mari kita sama-sama agar bagaimana Pemilu bisa berjalan damai,” imbau Puan.
“Jangan sampai Indonesia pecah hanya karena satu kepentingan. Ini tentang bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan.”
“Semua penting, tapi ini menjadi sangat penting karena menyangkut nasib 270 juta orang. Pemimpin seperti apa yang kita harapkan untuk Indonesia ke depan,” tambahnya.
BACA JUGA:Resmi, Mahfud MD Bertemu Presiden Jokowi Serahkan Surat Pengunduran Diri
Puan juga berharap para kades yang hadir menyampaikan informasi darinya kepada kades-kades yang lain.