Sukri menambahkan apapun itu, meski kekuatan oligarki masih di belakang Jokowi tetapi tidak menjamin akan siap melindungi Jokowi jika terjadi people power. Oligarki itu pragmatis akan mengekor pada siapapun.
"Saya yakin jika hak angket digelar mereka (oligarki) akan ngerem, dan akan berpikir ulang untuk mendukung Jokowi, seperti biasanya mereka akan sembunyi, bisa jadi belajar dari peristiwa 98, oligarki akan berada dibelakang gerakan rakyat untuk mencari amannya."
Sukri menuturkan people power adalah jalan akhir, belajar dari pengalaman 1998 dan dari beberapa negara baik Asia, Amerika Latin maupun Afrika, baiknya tentara mengambil alih kendali kepala pemerintahan dan Kepala Negara sementara, hingga dilaksanakannya pilpres yang jurdil secara cepat dan terukur.
"Jika people power akan banyak korban baiknya di hindari, kecuali jalan buntu dan terpaksa," kata Sukri aktivis mahasiswa era 80-an.
BACA JUGA:5 Ciri-Ciri Ganguan Radang Tenggorokan yang Perlu Diwaspadai
Menurutnya, strategi yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan hak angket di DPR RI, yaitu koalisi 01 dan 03 mesti menyegerakan bentuk Tim Ad Hoc bersama untuk segera ajukan dokumen pengajuan usulan hak angket dari seluruh parpol pengusung dan seluruh anggota DPR-nya minimal 25 anggota dan harus lebih dari satu fraksi.
Kemudia, tambah dia, melampirkan dokumen terkait materi kebijakan yang memicu kecurangan, pelanggaran, ketidak jujuran dan ketidakadilan pelaksanaan pilpres baik sebelum pencoblosan, saat pencoblosan maupun saat penghitungan dan dikaitkan dengan pelanggaran atas undang-undang terkait.
"Tim Ad Hoc 01 dan 03 harus memastikan jumlah Anggota DPR-nya Hadir saat Sidang Paripurna digelar. Ketegasan pimpinan parpol harus mutlak adanya."
Sukri menuturkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akan berpegang teguh dan komitmen terhadap Koalisi Perubahan.
BACA JUGA:Tampil Beda dengan Rambut dan Brewok, Bojan Pastikan Persib Siap Menang Lawan Baruto Putera
"Saya yakin tidak akan goyah karena mereka sangat paham perolehan suara AMIN, dan telah terjadi pelanggran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), selain itu mereka juga akan menjaga kredibilitas nya sebagai tokoh politisi nasional."
Tak hanya itu, lanjut dia, peranan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri punya andil besar menggulirkan hak angket.
Bahkan, sangat mungkin antara Megawati dan Anies Baswedan akan bertemu membicarakan nasih bangsa Indonesia ke depan.
"Mas Anies dan Ibu Megawati beserta keluarga pernah beberapa kali bertemu, saat haul Taufik Kiemas dan lebaran 2016, kedekatan mereka sudah sangat lama dan diikat sejarah kedekatan AR Baswedan dengan Bung Karno."
BACA JUGA:Kandang Persib Pindah Lagi ke Stadion Si Jalak Harupat, Perdana Lawan PSIS Semarang
"Saya yakin Ibu Mega tidak berpersepsi Mas Anies adalah bagian dari gerakan Islam garis keras apalagi radikal. Kehidupan keluarga Mas Anies sangat terbuka ke publik kok, keluarganya sangat nasionalis, contoh putrinya, Mba Mutiara diberi kebebasan untuk berhijab atau tidak," tukasnya.