Ketiga, merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS. Yang keempat, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transpormasi digital.
“Empat strategi itulah yang sedang dilakoni pemerintah. Dan saat in pemerintah daerah sudah melakukan pelayanan dasar yakni, penataan non ASN menjadi PPPK, yang mayoritasnya adalah guru dan tenaga kesehatan. Mereka kan kebanyakan honorer,” ungkapnya.
Oleh karena, penerima CPNS kali lebih kepada jabatan teknis, untuk 60 formasi.
Jumlah tersebut merupakan usulan pemerintah daerah ke BKN, setelah melalui proses panjang bersama seluruh OPD yang membutuhkan. Kemudian, usulan itu diramu dengan melihat empat strategi tadi.
“Usulan itu juga tentunya dilakukan verifikasi oleh BKN. Dan angkanya tidak berubah, sesuai kebutuhan yakni 60 formasi,” tandasnya.