Antara lain menyinggung upaya penyelesaian gagal bayar terhadap pihak ketiga maupun serta tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuningan.
Sejumlah persoalan juga disinggung mulai dari kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, infrastruktur, pengurangan angka pengangguran, peningkatan daya beli antar wilayah Kabupaten Kuningan, pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan.
"Bahwa setelah dilantiknya Penjabat Bupati Kuningan untuk melaksanakan roda pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan awalnya masyarakat percaya bahwa pejabat yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat," lanjut surat tersebut.
Lewat surat tersebut, pimpinan ketiga Parpol menyatakan bahwa kinerja Raden Iip Hidayat sebagai Pj Bupati Kuningan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Penganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan tidak berjalan efektif dan tiak terdengar strategi penangannya,"
“Tim koordinasi penganan kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak difungsikan oleh Penjabat Bupati Kuningan,” demikian kritikan yang ditujukan kepada Raden Iip.
Pada bagian akhir surat tersebut disampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri agar mencopot Pj Bupati Kuningan.
"Segera mencopot saudara Penjabat Bupati Kuningan pada bulan Oktober 2024," tulis surat tersebut.
Sayangnya belum ada pernyataan resmi dari pimpinan ketiga Parpol tersebut terkait keaslian surat tersebut.
Wartawan Radarkuningan.com sudah berupaya untuk konfirmasi, namun tidak ada jawaban.