Tahun pertama, tim akan diprioritaskan menangani pengemis. Di tahun berikutnya, tim akan difokuskan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata secara menyeluruh.
Menjamurnya pengemis di Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, bakal ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
Tidak hanya pengemis, kawasan tersebut juga bakal ditata agar kenyamaan para pengunjung menjadi terjamin.
Namun begitu, upaya penertiban yang bakal dilakukan, harus melibatkan banyak pihak karena aset yang ada di lokasi dimiliki oleh pihak TNI dan Keraton.
BACA JUGA:Bupati Cirebon Keluarkan Surat Edaran: Daging Kurban tanpa Kantung Plastik
Untuk itu, Komisi I DPRD mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) segera membentuk tim adhoc lintas instansi. Tujuannya, menata ikon wisata religi itu lebih nyaman.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati AMd mengatakan, penertiban pengemis di area makam bukan perkara sepele.
Kompleksitas persoalan ini menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
"Hasil rapat, tim adhoc ini rencananya dibentuk oleh Disbudpar, dan akan melibatkan berbagai unsur, seperti Bappelitbangda, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, serta Komisi I DPRD sendiri,” ungkap Rohayati usai rapat bersama Sekda, Disbudpar, Satpol PP, dan Bappelitbangda, Selasa 3 Juni 2025.
Menurutnya, tantangan dalam penataan kawasan makam cukup kompleks. Selain menyangkut aset milik Keraton, juga terdapat aset TNI di komplek tersebut.
"Meski bukan aset Pemda, kami ingin hadir untuk memastikan area makam lebih nyaman dan aman bagi para peziarah," paparnya.
Senada, disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Nova Fikrotushofiyah Lc mendorong percepatan pembentukan tim adhoc sebagai langkah konkret menangani permasalahan sosial di kawasan wisata religi itu.
"Tim adhoc ini nantinya akan bekerja berkelanjutan. Jadi perlu segera dibentuk agar persoalan yang sudah lama dikeluhkan ini bisa segera ditangani," ujar Nova.
Mengenai rencana penertiban pengemis di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva'i MPd menyambut baik inisiatif tersebut.
Menurutnya, penanganan pengemis merupakan masalah lintas sektor yang memerlukan sinergi kuat antara OPD dan stakeholder lainnya.
"Makbaroh Sunan Gunungjati adalah destinasi wisata unggulan. Karena itu, Disbudpar memang harus dilibatkan. Tapi, jangan lupakan pentingnya dasar hukum. Bisa lewat perda maupun perbup, dan kami siap mendukung pembentukan tim adhoc," ucap Hilmy dikutip dari Koran Radar Cirebon, Edisi Kamis, 5 Juni 2025.