“Langkah ini menjadi bukti bahwa kami tidak ingin sekadar mencetak lulusan yang pintar di atas kertas, melainkan membangun generasi yang tangguh karena didukung oleh sistem sosial yang sehat dan inklusif,” tambah Arif.
Kunjungan kerja spesifik ini juga dihadiri Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial RI, Aprizon Tanjung.
Ia memberikan apresiasi terhadap konsistensi Kota Cirebon dalam menjalankan program SRT.
Menurut Aprizon, capaian delapan bulan pelaksanaan menjadi catatan penting dalam penyusunan kebijakan nasional Sekolah Rakyat ke depan.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar setiap kabupaten atau kota memiliki satu Sekolah Rakyat permanen. Target nasionalnya cukup ambisius.
“Ke depan, satu Sekolah Rakyat dirancang mampu menampung hingga 1.080 peserta didik, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA secara bertahap."
"Di Kota Cirebon saat ini sudah tersedia jenjang SD dan SMP. Tahun ajaran baru mendatang diharapkan jenjang SMA sudah mulai tersedia,” jelas Aprizon.
Target tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sementara, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
Aprizon menambahkan, Kementerian Sosial saat ini tengah menyusun skema pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027.
Proses ini dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk Ombudsman, guna memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Tujuannya adalah agar pola sekolah terintegrasi seperti yang diterapkan di Kota Cirebon memiliki dasar regulasi serta dukungan anggaran yang kuat.
Dengan begitu, model ini dapat direplikasi di berbagai daerah dengan standar yang sama.
Langkah ini dinilai penting agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek percontohan, tetapi benar-benar menjadi sistem pendidikan alternatif yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural.
Keberadaan SRT 1 di Kota Cirebon menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis perlindungan sosial bisa menjadi solusi konkret atas persoalan anak putus sekolah.
Pemerintah Kota Cirebon berharap sinergi antara pemerintah daerah, legislatif pusat, dan kementerian terkait dapat memperkuat keberlanjutan program ini.
Dengan dukungan regulasi, anggaran, dan SDM yang memadai, Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan tidak hanya mencetak generasi cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk anak-anak yang tangguh, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih terjamin.