GEBANG - Anggaran pemerintah dalam upaya memajukan sektor usaha perikanan dan pertanian masih sangat terbatas. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir Ridho Budiman Utama saat melakukan kunjungan ke tambak udang milik H Tarmadi, bersama dengan Dinas Peternakan Perkebunan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Gebang, Selasa (25/10). \"Anggaran untuk sektor pemberdayaan usaha perikanan dan pertanian masih belum memuaskan,\" ujarnya kepada Radar Cirebon. Ridho menyebutkan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat untuk pemberdayaan sektor pertanian, perikanan dan peternakan hanya sekitar 4 persen saja. Hal ini lantaran sektor pertanian dan peternakan masih belum memiliki payung hukum sebagaimana misalnya pendidikan yang dalam undang-undang sudah diwajibkan 20 persen serta kesehatan sudah 10 persen. \"Tapi sektor perekonomian dan usaha pertanian dan peternakan ini belum jelas, sehingga kita di komisi II masih berjuang terus. Agar alokasi anggaran untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa diperjuangkan. Sekarang ini masih di sekitar 4 persen saja,\" paparnya. Maka dari itu, salah satu tujuan kunjungan kerja ini, kata dia, pihaknya mencoba berkunjung ke balai-balai Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui sejauh mana mereka menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya. Kedua, pihaknya juga berkunjung ke lapangan terutama kepada petani dan nelayan yang sukses. Sehingga nanti kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar bisa mensupport kepada nelayan, petani, dan peternak. Sejauh mana support yang dilakukan pemerintah. Bentuk support pemerintah salah satunya dengan melakukan pembinaan kelompok peternak, petani dan nelayan masih bisa memungkinkan untuk dilakukan dan bisa difasilitasi oleh balai-balai yang dimiliki pemerintah. Selain itu, penting pula agar petani yang sudah sukses agar bisa membagikan ilmu sukses kepada yang lain. Melalui kunjungan ke balai-balai, komisi II juga mendapat banyak kendala yang dihadapi balai-balai di Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan. Mereka menyampaikan kendala di lapangan terutama untuk labortaorium pemeriksaan sanitas air. Hal ini perlu mendapatkan support dewan. Terutama untuk keberpihakan secara anggaran agar lab di balai memadai. Sehingga petani bisa memeriksakan kadar air dan hasil pertanian bisa langsung dipenuhi oleh balai. \"Sebab kalau kita tidak turun ke lapangan kita tidak tahu apa saja kebutuhan petani, peternak,\" ucapnya. Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, H Satori mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk rencana bantuan memberdayakan petani tambak di wilayah Cirebon, Terlebih wilayah timur cirebon salah satu pusat perikanan di Jawa Barat. \"Tinggal kebutuhan apa untuk masyarakat cirebon timur, kita berikan untuk penambak ikan, yang bisa memiliki tambak ikan. Agar mereka maksimal dengan hasil tambaknya. KIta akan advokasi utuk anggaran melalui dinas perikanan dan kelautan kabupaten cireon melalui anggaran APBD Provinsi,\" jelasnya. (jml)
Kategori :