KUNINGAN - Dualisme di internal PPP sebagai satu-satunya partai berazaskan Islam di Indonesia, semakin memanas. Ketua Umum PPP salah satu kubu, Romahurmuziy alias Romy, bakal datang ke Kuningan untuk melantik H Uus Yusuf SE selaku Ketua DPC PPP Kuningan versi Romy. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Pemuda KNPI, Minggu (16/7) pukul 13.00. Sebagaimana yang sudah disampaikan belum lama ini oleh Uus, Romy datang ke Kuningan bersama rombongan dalam agenda pelantikan dirinya selaku ketua DPC PPP Kuningan beserta jajaran, serta pelantikan 32 PAC PPP versinya yang baru dilaksanakan pembenahan. Uus mengaku bangga atas akan datangnya Romy ke Kuningan sebagai bentuk ketegasan bahwa PPP yang sudah disahkan pemerintah adalah PPP pimpinan Romy. “Nanti hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, Pak Romy bakal ke Kuningan dengan rombongan. Beliau agendanya melantik pengurus DPC PPP Kuningan dan melantik ketua PAC PPP se-Kabupaten Kuningan,” kata Uus. Kedatangan Romy ke Kuningan menjadi langkah kuat untuk Uus dan jajarannya dalam menjalankan roda organisasi PPP. Kendati demikian, Uus mengaku, secara pribadi tidak ada konflik, dan bahkan tidak mau berkonflik dengan PPP yang dipimpin Drs H Momon Suherman yang bersandar kepada Ketum Dzan Farid. “Saya dengan Pak Momon tidak ada masalah. Tidak mau ada konflik. Apalagi beliau adalah orang tua yang harus saya hormati. Tolong juga jangan benturkan saya dengan beliau,” pinta Uus kala itu. Sementara itu, pihak Momon yang kala itu pernyataannya disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Maksum Madrohim, mengajak agar semuanya menunggu proses hokum kepengurusan PPP di pusat inkrach atau sudah ada kekuatan hukum tetap. Sebab menurutnya, hingga saat ini PPP masih berada dalam dua kubu kepemimpinan, yakni PPP kubu Romahurmuziy danPPP kubu Dzan Farid. “Kami ingin semuanya bersabar karena urusan PPP itu belum selesai, belum inkrach. PPP masih ada dua kubu. Kubu Dzan Farid dan kubu Romahurmuziy. Jangan tergesa-gesa,” ajak Maksum. Kepada koran ini, Maksum pun mengaku pihaknya akan siap menerima keputusan hukum jika sudah inkrach. Apalagi, menurutnya, berdasarkan perundang-undangan partai politik, jika ada masalah parpol dalam bentuk dualism kepemimpinan, maka hal itu harus dikembalikan kepada peraturan organisasi (PO) serta Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) parpol itu sendiri. “PPP itu sampai sekarang masih dualisme, masih dua kubu, belum ada inkrach. Kalau sudah inkrach, semua harus legowo. Kami siap untuk menerima keputusan yang sah kalau sudah inkrach. Apalagi, harusnya ini dikembalikan kepada PO dan AD/ART partai. Kami sangat menyayangkan pemerintah terlalu dalam mencampuri masalah ini,” katanya. (muh)
Kategori :