MAJALENGKA- Rencana kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka, mesti berimbas pada peningkatan kualitas kinerja DPRD. Baik yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi penganggaran. Sejauh ini efektivitas fungsi-fungsi di DPRD belum bisa dikategorikan baik. Pengamat kebijakan publik Gunawan Bahtiar mengatakan, selama 2014-2016 saja masih banyak tugas dan fungsi DPRD yang belum mencapai target. Padahal target tersebut merupakan kesepakatan lembaga. Misalnya pembuatan peraturan daerah (perda) yang setiap tahun disepakati atau keputusan DPRD, dalam bentuk program legislasi daerah (prolegda) atau program pembuatan peraturan daerah (propemperda). Dalam hal tersebut, DPRD hanya berkutat pada pembuatan perda-perda yang sifatnya umum seperti perda APBD, APBD-P, LKPj, dan perda penggunaan APBD. “Fungsi legislasi ini merupakan salah satu yang perlu disorot. Setiap tahun ada yang namanya propemperda (dulu prolegda, red) yang menjadwalkan pembuatan perda selama satu tahun persidangan yang jumlahnya belasan. Tapi yang terakomodir hanya perda yang sifatnya umum saja,” ujar dia. Tingkat kehadiran anggota pada agenda-agenda di DPRD seperti menerima rapat dengar pendapat aspirasi dari masyarakat, rapat kerja dengan OPD terkait juga belum optimal. Jika dalam satu alat kelengkapan dewan ada 10-12 anggota, jarang sekali seluruh anggota hadir. Belum lagi agenda rapat paripurna DPRD, biasanya anggota dewan sering terlambat yang berakibat agenda paripurna juga terlambat. Padahal tamu-tamu undangan dari luar bahkan jajaran Muspida sudah hadir lebih dulu, sesuai jam yang tertera pada undangan rapat paripurna. Sementara Ketua Badan kehormatan (BK) DPRD Majalengka Didin Rolani berharap perda yang memayungi landasan hukum naiknya gaji dan tunjangan DPRD, juga bisa meningkatkan kualitas kinerja anggota dewan. Kenaikan penghasilan otomatis membawa tanggung jawab yang lebih besar. Rencana kenaikan gaji dan tunjangan juga menambah semangat para anggota dewan dalam melaksanakan tupoksi. Secara pribadi, dirinya juga menganggap kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Majalengka berbanding lurus dengan tanggungjawab dan tugas dewan yang relatif berat. “Insya Allah, ketika penghargaan dari negara terhadap DPRD meningkat, maka berbanding lurus dengan tanggungjawab yang kita emban. Jadi, nanti tidak ada alasan lagi berleha-leha. Dengan catatan, nilai yang kita terima sesuai dengan regulasi yang diamanatkan PP dan Permendagri,” jelasnya. Salah seorang anggota DPRD menyadari sejauh ini penghasilan anggota DPRD Majalengka paling rendah jika dibandingkan daerah lain. Hal itu membuat mereka belum maksimal melaksanakan tupoksi. Bahkan untuk mendapat penghasilan tambahan sampai harus berebut kunjungan kerja ke luar kota. “Nanti sih kunjungannya diatur kalau ada hal-hal urgen saja, mudah-mudahan perhitungan komponen tunjangannya maksimal,” imbuh anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya. (azs)
Kategori :