Bijak Pakai Medsos, DPR Dukung Langkah Polda Jabar Terjunkan Tim Patroli Siber

JAKARTA – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menerjunkan patroli siber untuk mencari konten berbau sara di media sosial (medsos) saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jawa Barat. Merespon hal itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dave Akbarsyah Fikarno Laksono mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang sigap secara cepat dengan menerjunkan tim patroli siber jelang Pilkada serentak 2018 ini. Politisi dari Daerah Pemilihan Jabar VIII meliputi Cirebon-Indramayu ini mengakui, banyak sekali kampanye hitam yang menjatuhkan kandidat satu dengan lainnya dengan beragam cara baik di media sosial atapun jerjaring komunikasi sosial. “Memang banyak sekali di zaman saat ini baik tim sukses ataupun simpatisan melakukan kampanye yang secara berlebihan. Kami bukan melarang penggunaan sarana jejaring elektronik di media sosial ataupun daring lainnya tetapi lakukanlah secara sehat bukan membuat isu yang justru membuat negeri ini semakin diambang kehancuran,” ujar Dave saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/1). Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Cirebon ini pun meminta kepada mitra kerjanya seperti Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) dan Intelijen dapat memberikan support serupa atau membuat langkah preventif agar gelaran Pilkada serentak 2018 ini dapat berlangsung kondusif. “Bilamana (BIN, BSSN, TNI) belum ada permintaan lakukanlah komunikasi dengan Kepolisian, saya harap semua aparatur dapat bersinergi dan sama-sama menjaga membangun demokrasi di Indonesia. Jangan karena tidak ada perintah hanya bersiap menunggu bukan membangun kerjasama agar kerawanan dapat di antisipasi,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang juga mendukung langkah Polda Jabar dalam membentuk Tim Siber tersebut. Melihat langkah tersebut Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini pun meminta kepada seluruh partai politik melarang calon kepala daerah yang diusungnya menggunakan isu SARA di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Begitu pula dengan para calon kepala daerah menurutnya harus mampu menahan diri dan menghindari menggunakan isu SARA. Menurutnya, sekat-sekat bernuansa SARA di masyarakat akan meluas jika para politisi masih menggunakan isu SARA. “Berkaca pada isu SARA yang banyak \"digoreng\" sepanjang 2017, banyak sekali penyebaran baik secara verbal ataupun tertulis di jejaring sosial untuk mendapatkan kemenagan,” tegasnya. Dirinya pun menambahkan kekhawatiran itu juga telah disuarakan oleh sikap Penyelenggara Pemilu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. \"Persoalannya kini terpulang kepada para calon kepala daerah, partai politik pengusung calon kepala daerah dan tim-tim pemenangan. Pilkada tidak boleh berujung dengan terpecah belahnya masyarakat dalam sekat agama dan etnis. Sekat-sekat seperti itu pada gilirannya akan merusak dan menyakitkan,\" tandasnya. Sebelumnya di lokasi terpisah, Kapolda Jabar Irjen, Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, jelang Pilkada pihaknya telah mempersiapkan satu tim khusus untuk melakukan pengawasan kemanan di bidang siber. Hal tersebut dilakukan agar proses pesta demokrasi dapat berlangsung dengan bersih dan adil. \"Kita sudah membentuk Tim Siber untuk patroli di dunia maya apabila ada konten-konten saat Pilkada\" ujar Kapolda Jabar Irjen, Pol Agung Budi Maryoto, saat apel gelar pasukan di Lapangan Gasibu, Kota Bandung. Agung mengatakan, pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku apabila konten yang beredar sudah mengarah pada pelanggaran yang diatur dalam UU ITE. Tim tersebut, kata dia, sudah berjalan dan terus mencari konten-konten negatif sehubungan dengan Pilkada Jabar. Namun sejauh ini, Polda masih belum menemukan konten provokatif yang bisa mengganggu kondusifitas dan keamanan. (frn)