Presiden PKS Sebut Demokrasi Dirusak Budaya Politik Uang

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, mengatakan bahwa proses pembangunan demokrasi di Indonesia saat ini mulai tidak sehat lagi. Hal tersebut dikarenakan budaya politik uang sudah menjadi kanker yang menggerogoti demokrasi. \"Memang tidak bisa dipungkiri, politik uang menjadi salah satu masalah dalam demokrasi dan seharusnya segera permasalahan ini diperbaiki,\" kata Sohibul di Jakarta, kemarin. Begitu juga dengan kenaikan dana Parpol yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, hal tersebut tidak selalu menjadi solusi atas masalah korupsi elite politik. Sebab, kondisi itu kembali lagi pada berbagai sistem di Indonesia. Di antaranya adalah Pemilu saat ini. Untuk menjadi seorang calon, terangnya, harus memiliki prinsip \"uang sebagai kekuatan\". \"Kalau masyarakat bisa kita matangkan konsolidasi demokrasinya, maka sesungguhnya biaya proses pembangunan demokrasi akan murah sekali. Malah masyarakat yang dapat membiayai para pemimpinnya. Hal seperti ini telah dilakukan di Jepang. Sehingga otomatis calon pemimpinnya ikut degan biaya murah,\" terangnya. Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR menyetujui kenaikan anggaran Parpol dalam UU Pemilu dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. Adanya anggaran yang digelontorkan ini, harapannya menjadikan parpol lebih baik. “Memang rencana itu sudah baik, sehingga kita juga berharap agar ongkos demokrasi pun tidak lagi mahal. Bilamana biaya murah dengan kondisi seperti itu, pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang berkualitas,” tandasnya. (frn)