Kontribusi PAD Kota Cirebon 31,3%, Promosi Pariwisata 0,48%

CIREBON-Plot anggaran untuk bidang pariwisata tahun depan tak bisa ditambah. Pasalnya, alokasi itu sudah menjadi pembahasan dan penetapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proporsi antara kontribusi dan alokasi promosi pun bak bumi dan langit. Dari perhitungan yang dilakukan Radar Cirebon, tercatat sektor hotel dan restoran menyumbang 31,33 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan promosi pariwisata hanya Rp285 juta untuk tahun depan. Atau 0,48 persennya saja. Sayangnya, ketimpangan ini tak bisa disikapi lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Anggota Komisi III DPRD, Jafarudin menyebutkan, kalaupun ada tambahan sifatnya di luar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Alokasi khusus ini berkaitan dengan program walikota terpilih. \"Bocorannya sih ada anggaran yang disiapkan untuk program walikota terpilih. Pariwisata, seni dan budaya masuk di situ,\" ujar Jafar kepada Radar Cirebon. Politisi Partai Hanura ini berharap anggaran di luar alokasi itu memang diposkan untuk pariwisata, seni dan budaya. Mengingat tiga sektor ini butuh pengembangan serius. Senin pagi (29/10), Jafar sudah menyampaikan masalah ini di Badan Musyawarah (Bamus). Ada keberatan yang diajukan untuk penetapan RKA, KUA dan PPAS. Apalagi bila Komisi III tidak diberi kesempatan membahas RKA masing-masing dinas. Dari rapat asistensi dan pembedahan RKA, dia berharap bisa memetakan ulang prioritas di dinas. Maka dari itu, Jafar bersikeras agar dinas pariwisata berdiri sendiri. Pemerintah Kota Cirebon didorong berani melakukan ini. Mengubah SOTK demi pengembangan sektor wisata. Menurutnya, mau tidak mau harus diakui, sektor pariwisata di daerah manapun menjadi penyumbang PAD terbesar. Di samping itu, Jafar juga berharap agar Kota Cirebon bisa menjadi pelopor untuk bisa mengintegrasikan daerah yang berada di wilayah III Cirebon. Pengelolaan pariwisata terintegrasi ini, terutama dengan daerah penyangga. Harus segara dikomunikasikan. Ke depan sektor pariwisata berkembang baik. \"Kalau sendirian sangat sulit. Kita punya hotel banyak, bisa dimanfaatkan. Ini perlu diintegrasi harus segera,\" jelasnya. Dari data yang dihimpun Radar Cirebon, komposisi PAD pajak daerah Kota Cirebon memang disumbang dari sektor pariwisata. Dari sektor ini ditargetkan pemasukan ke kas daerah sebesar Rp58,7 miliar. Dengan realiasi saat ini Rp52 miliar, terhitung sampai Selasa (30/10). Untuk realisasinya, pajak dari perhotelan sudah mencapai Rp14,09 miliar dari target Rp15,7 miliar. Dari sektor restoran, target Rp43 miliar sudah terealisasi sampai Rp38 miliar. Sementara total pajak daerah sendiri ditargetkan mencapai Rp166,5 miliar dengan realisasi saat ini Rp144,2 miliar. Sektor hotel dan restoran ini sudah menyumbang hingga 31,33 persen dari PAD pajak daerah. Ketimpangan ini juga disoal Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Alimudin. Menurutnya, promosi maupun kegiatan yang sudah diprogramkan tidak bisa berjalan maksimal. \"Kita anggaran terkecil, padahal sektor pariwisata ini sumbangsihnya besar,\" ujar Alimudin. Ali berharap, Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) bisa menjadi angin segar. Produk regulasi ini memang masih dibahas. Diharapkan nantinya bisa menjadi payung hukum agar anggaran pariwisata dinaikan. “Pariwisata itu perannya besar untuk perkembangan kota. Tapi anggarannya dikesampingkan,” katanya. Target Panitia Khusus (Pansus) Raperda Riparda, bakal diselesaikan sebelum tutup tahun. Tetapi perkembangan pembasannya mentok di empat pasal. Ali mengharapkan raperda ini tuntas sesuai jadwal. Sehingga di tahun 2019 sudah bisa diterapkan. Dari situ, perbaikan alokasi anggaran bisa diupayakan setidaknya di APBD Perubahan 2019. “Minimal ada tambahan anggaran. Di APBD murni kita kan alokasinya kecil sekali,” tukasnya. (jml)