JAKARTA - Anggota DPR Dedi Mulyadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah sudah tidak efektif, dan lebih baik dihentikan.
\"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa,\" katanya dalam sambungan telepon dari Karawang, Minggu (10/5).
Ia mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.
Dengan karantina komunal itu setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu.
Menurut dia, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri.
Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta. Dedi menyatakan kalau karantina komunal itu bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di tanah air.
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal di antaranya ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.
Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Sementara PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.
Tetapi lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan di tengah PSBB. Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu.
Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat.
Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.
“Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama,\" kata Dedi. (yud/antara/jpnn)