Alasan Dedi Mulyadi Tidak Protes TKD untuk Jabar Dipotong Pemerintah Pusat

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat sejumlah gubernur bereaksi.

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menjelaskan TKD merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, dan tidak perlu dipersoalkan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," jelasnya. 

BACA JUGA:Job Fair di Taman Cirebon Power, Tersedia Ribuan Loker dan Langsung Walk Interview

BACA JUGA:Tanam Padi Metode TIPAK dan Pendidikan KMP Taskin, Upaya Pemerintah Entaskan Kemiskinan

BACA JUGA:400 Atlet Ciayumajakuning Ramaikan Open Championship 1 Taekwondo Piala Kajari

Dedi Mulyadi menyebutkan, pemotongan dana TKD untuk Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Tentu saja, kebijakan pemotongan TKD berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah. 

"Sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat," sebutnya.

Untuk menyikapi keterbatasan anggaran, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi telah menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.

"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat."

BACA JUGA:Modus Jual Beli Perak Antam Secara Online, Warga Mundu Ditangkap Polisi

BACA JUGA:STMIK IKMI Cirebon Ikuti Rakornas APTIKOM di Lampung, Siapkan Strategi Menuju Kampus Unggul dan Internasional

Sumber: reportase