Bangunan Liar dan PKL di Cirebon Jadi Sorotan Dedi Mulyadi, Walikota Disebut Tidak Punya Keberanian

"Saya ditanya Pak Walikota, 'Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS, terkait warung-warungnya'. Lalu saya tanya, 'Bapak gak berani menertibkan?' Jawabannya tidak berani. Ai Walikota wae teu wani, komo lurah. Ini fakta," ucapnya. 

BACA JUGA:Respons Dedi Mulyadi Setelah Dikritik Warga Cirebon Timur: Kunaon Ngambek ka Aing!?

BACA JUGA:Penyintas dan Mantan Napi Terorisme Bersatu di Kuningan, Ada Komitmen yang Disepakati

KDM menegaskan, aset negara seperti sungai bukan untuk kepentingan pribadi dan harus dikelola demi kepentingan masyarakat luas.

"Saya akan datangi, saya akan ajak bicara, kita kembali ke hak dan kewajiban. Itu milik negara, karena negara kepentingan untuk rakyat, bukan kepentingan untuk perorangan," tegas KDM.

Menanggapi hal ini, Walikota Cirebon, Effendi Edo mengatakan, bahwa pihaknya sudah memiliki rencana penataan PKL di bantaran Sungai Sukalila.

"Penertiban dilakukan sebagai bagian dari program normalisasi oleh BBWS yang tengah berjalan,” katanya. 

“Kalau soal di Sungai Sukalila banyak PKL, ya itu memang harus dibersihkan, karena itu kan sepadan sungai Sukalila itu (kewenangan) BBWS yang punya kuasa," imbuh Edo.

Dia menjelaskan, pemerintah kota juga menyiapkan tempat relokasi bagi PKL yang akan ditertibkan, termasuk di area shelter Gunungsari dan Pasar Balong.

"Kalau eksekusi PKL kita bakal sosialisasi dulu, waktunya ya secepat mungkin. Setelah direlokasi, bantaran sungai Sukalila itu akan dibuat taman. Taman lansia yang sudah kita pikirkan," jelasnya.

Edo menyebutkan, normalisasi sungai oleh BBWS masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Setelahnya, penataan PKL di bantaran sungai akan segera dilakukan secara bertahap," pungkasnya.

Sumber: