Terkait TPA Kopi Luhur, Pemkot Cirebon Terancam Sanksi Pidana, Ini Sebabnya

"Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah," ucap Hanif.

Pihaknya, sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. 

"Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat," jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, pengelolaan sampah di Kota Cirebon harus terjadi dari hulu ke hilir agar biaya operasional tidak terlalu tinggi.

"Jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi. Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas," tegasnya.

Hanif berharap, ke depan pengelolaan sampah di Kota Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.

"Pemkot Cirebon harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan," pintanya.

Pihaknya, bakal memberikan waktu hingga 6 bulan kepada Pemkot Cirebon dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur.

"Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur ini. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi," tuturnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu.

Seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga, upaya tersebut bisa menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

"Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Sumber: