Berantas Aksi Premanisme di Daerah, Polri Gelar Operasi Kepolisian Kewilayahan

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah tidak main-main dalam memberantas praktik premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah hingga iklim investasi nasional.

Mulai 1 Mei 2025, Polri menjalankan Operasi Kepolisian Kewilayahan. Operasi ini untuk memberantas aksi premanisme yang kini kian marak dan meresahkan masyarakat.

Perintah operasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran polda dan polres di Indonesia.

Operasi dijalankan melalui pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

BACA JUGA:Gerakan Gemarikan, Upaya Kabupaten Cirebon Mencerdaskan Anak dengan Konsumsi Ikan

BACA JUGA:Kisah Cinta Mahasiswi Majalengka Terhalang Restu Orangtua Berujung Kematian sang Kekasih

BACA JUGA:3 Warga Kejaksan Buang Sampah Sembarangan di Kesenden Sudah Diperiksa Satpol PP, Ini Hasilnya

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan operasi pihaknya kali ini sebagai bentuk komitmen Polri menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Polri dipastikan bakal membongkar jaringan premanisme secara menyeluruh.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi.”

“Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Brigjen Trunoyudo, Selasa 6 Mei 2025.

Pihaknya mengungkapkan jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan melingkupi pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan individu maupun kelompok.

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Pimpin Musrembang di Kota Cirebon, Jalanan 'Dibersihkan'

BACA JUGA:Enggan Berpisah Jadi Ditinggal Selamanya, Ini Dia Motif Mahasiswi Bunuh Pacar di Majalengka

BACA JUGA:Mahasiswi Bunuh Pacar di Majalengka, Alasannya Sungguh Tak Terduga

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Trunoyudo.

Selain itu, Polri bakal menjalin koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan operasi kali ini.

Koordinasi antarpihak dipandang penting demi menjamin keberhasilan operasi menumpas premanisme dan menghasilkan stabilitas jangka panjang. (*)

Sumber: