Militerisasi Kebijakan di Era Sipil dan Krisis Transparansi dalam Manuver Politik Sjafrie Sjamsoeddin

BACA JUGA:Harum Kebaikan dari Cirebon: Murid TK–SD Peradaban Global Qur'an Galang Rp10 Juta untuk Aceh dan Sumatera

Kita perlu mengingatkan betapa mahalnya harga sebuah negara jika tata kelola keamanan dikembalikan ke logika operasi, alih-alih logika hukum. Kita perlu pejabat pertahanan yang mampu memisahkan antara “musuh negara” dan “kekacauan administratif”, antara “kedaulatan yang bocor” dan “koordinasi yang buruk”, antara “ancaman” dan “asumsi ancaman”. Jika garis tipis ini terus dicampur aduk, Indonesia bukan sedang memperkuat pertahanannya, melainkan justru sedang membuka pintu bagi ketidakstabilan regulasi, konflik kepentingan antarinstansi, dan menurunnya kepercayaan publik serta investor.

Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa keras seorang menteri berteriak soal kedaulatan, tetapi seberapa disiplin ia memastikan negara berjalan melalui hukum, bukan ketakutan.

Referensi

Bianchi, A. dan Peters, A. (2013) Transparency in international law. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/transparency-in-international-law/DE5A935628E3EFFCE20EFAEB0B4CB47F
Posner, E.A. dan Vermeule, A. (2007) “The credible executive,” U. Chi. L. Rev., 74, hlm. 865. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol74/iss3/2/

Profil Penulis

Ruben Cornelius Siagian adalah peneliti muda yang memiliki jejak publikasinya tersebar di jurnal nasional

terakreditasi, prosiding internasional, hingga buku.

Di luar laboratorium, Ruben aktif menulis opini di berbagai media nasional dengan fokus pada geopolitik,
pertahanan, integritas riset, fiscal policy, hingga demokrasi substantif. Gaya tulisannya kritis namun tetap berbasis argumen ilmiah.

BACA JUGA:13 Ribu Warga Kabupaten Bandung Terendam! Pemprov Jabar Turun Tangan Salurkan Bantuan

Sumber: