Keputusan Penting Rapat Pleno PBNU: Gus Yahya Kembali Pimpin NU

PBNU juga menekankan pentingnya percepatan penerbitan SK kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU, guna memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum di lingkungan organisasi.

Dalam aspek administrasi, rapat pleno memutuskan untuk memulihkan sistem persuratan PBNU (Digdaya Persuratan) seperti kondisi sebelum 23 November 2025. 

Bersamaan dengan itu, PBNU juga akan melakukan pembenahan tata kelola digitalisasi organisasi agar lebih efektif, modern, dan akuntabel.

Tak hanya itu, rapat pleno juga menegaskan komitmen PBNU untuk memperbaiki tata kelola keuangan, dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pengelolaan organisasi.

BACA JUGA:Soal Kisruh PBNU, Ulama Babakan Ciwaringin Cirebon Angkat Bicara! Desak Segera Gelar Muktamar

Terkait agenda besar NU, rapat pleno menetapkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau sekitar April 2026. 

Sementara itu, Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

PBNU juga akan menindaklanjuti arahan Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk melakukan peninjauan ulang Nota Kesepahaman (MoU) PBNU dengan pihak-pihak yang dinilai berpotensi merugikan organisasi.

Rapat pleno menegaskan bahwa seluruh program strategis PBNU ke depan harus sejalan dengan Qonun Asasi, AD/ART NU, serta kebijakan dan restu Rais Aam PBNU.

“Seluruh keputusan ini diambil untuk menjaga marwah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU berjalan secara tertib dan konstitusional,” tegas Rais Aam PBNU. (*)

Sumber: reportase