DPR Minta Bupati/Walikota Percepat Vaksinasi, Jangan Alasan Vaksin Kosong

JAKARTA- Upaya percepatan vaksinasi mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Namun, dalam upaya percepatan vaksinasi tersebut, pemerintah juga harus sigap dan siap. Jangan sampai ada kasus stok vaksin kosong.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar kepala daerah, khususnya bupati dan walikota, melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Langkah itu sebagai upaya mempercepat terwujudnya herd immunity.

“Sangat setuju. Kita apresiasi perhatian penuh dan tulus dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan kita anak bangsa ini,” kata Junimart Girsang dalam keterangan tertulisnya dikutip laman resmi DPR, Minggu (22/8).

Meski demikian, menurutnya, instruksi Presiden Jokowi harus dibarengi dengan percepatan distribusi vaksin pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Pemerintah pusat harus mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan. Instruksi itu jelas berlaku bagi seluruh kepala daerah,\" ungkap Junimart.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan salah satu kunci percepatan vaksinasi jika pemerintah pusat sigap membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemda. “Sehingga tidak boleh ada permintaan vaksin dari Pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong,” terangnya.

Dia menyoroti tak jelasnya koridor tata cara mendapat vaksin bagi pemda di tingkat kabupaten/kota. Di mana, hal tersebut menjadi kendala bagi para kepala daerah untuk mendapatkan stok vaksin.

“Yang belum jelas dan bisa jadi masalah, pertanyaannya ke mana para kepala daerah meminta vaksin itu? Apakah bisa langsung ke pemerintah pusat atau tetap melalui pemerintah provinsi. Ini adalah kendala yang dialami para kepala daerah selama adanya vaksinasi ini,\" paparnya.

Kendala tersebut menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah. Bahkan telah menciptakan masalah baru di tengah masyarakat saat ini karena kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan kepada masyarakat. Seharusnya jumlah vaksin yang disalurkan dapat diketahui khalayak.

“Pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin. Supaya para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan. Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas atau tempat yang ditentukan tapi tidak seluruhnya divaksin, dengan alasan stok terbatas. Artinya masyarakat sudah tahu dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin,” tegasnya.

Begitu juga halnya terkait tenaga kesehatan (nakes). Pemerintah diharapkan dapat mengatur perbandingan jumlah nakes sebagai vaksinator dengan jumlah penerima vaksinasi. “Dipertimbangkan juga kemampuan mereka seorang vaksinator bisa melakukan vaksinasi untuk berapa masyarakat. Ini sangat perlu dalam rangka efektifitas target vaksinasi menuju herd Immunity,\" tandasnya.

Diketahui Presiden Jokowi memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur. Dalam arahannya Jokowi mengatakan pada Agustus ini dan September nanti, pemerintah akan kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis.

Presiden menyampaikan percepatan vaksinasi untuk dua bulan ini penting lantaran pemerintah akan menerima vaksin dalam jumlah besar dibandingkan sebelumnya. Sepanjang Agustus ini, Indonesia akan kedatangan sedikitnya 72 juta dosis dan pada September 70 juta dosis. Jumlah itu jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.

Pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga tengah berupaya agar adanya tambahan sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis. (fin)

Sumber: