Beri Pengakuan atau Sanksi, Pemimpin G7 Sepakat Berkoordinasi Tentukan Taliban

PARA pemimpin negara ekonomi maju G7 berjanji bersatu untuk menentukan secara resmi status Taliban di Afghanistan. Yakni mengakui atau memberikan sanksi kepada Taliban.

Janji itu diperkirakan akan ditetapkan saat para pemimpin G7 bertemu secara virtual pada Selasa (24/8) untuk membahas Afghanistan. “Para pemimpin G7 akan sepakat untuk berkoordinasi mengenai apakah akan atau kapan mengakui Taliban. Dan pemimpin negara-negara G7 akan berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat,” kata seorang diplomat Eropa.

Para sekutu Amerika Serikat masih kesal karena Washington tidak segera berkomunikasi setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus 2021. Para diplomat asing di Washington mengatakan kerja sama akan menjadi tema utama dari pembahasan dalam pertemuan virtual tersebut.

Pengambilalihan kekuasaan secepat kilat oleh Taliban atas Afghanistan pada Agustus membuat para pemerintah asing berebut dan memicu eksodus masal orang-orang yang panik dari negara itu. Pengambilalihan cepat oleh Taliban itu terjadi setelah pasukan AS mulai mundur dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.

Para pemimpin G7 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang, kemungkinan secara terpadu akan memberikan pengakuan, atau menjatuhkan sanksi baru, guna mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7, yang juga akan mengikutsertakan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

“Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terencana bersama,” kata Pierce kepada Reuters. “Kami akan menilai rezim baru (Afghanistan) berdasarkan tindakan, bukan kata-kata,” imbuhnya.

Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan Taliban mendapat bantuan asing. Ini seperti yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.

Perjanjian 2020, yang ditandatangani oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok Taliban tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah (pemerintahan) negara.

Pengakuan akan jauh lebih kuat jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia (HAM) Afghanistan. Para pemimpin G7 juga akan membahas kemungkinan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan AS oleh pemerintahan Biden hingga 31 Agustus.

Tenggat itu memberi Amerika Serikat dan negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan dan mengevakuasi para warga negara Barat, warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO dan AS, serta orang-orang lainnya yang menghadapi risiko.

Inggris dan Prancis mendesak untuk mendapatkan tambahan waktu. Tetapi, seorang pejabat Taliban mengatakan pasukan asing tidak meminta perpanjangan waktu dan perpanjangan tidak akan diberikan walaupun mereka memintanya. Para pemimpin G7 juga akan berkomitmen untuk mengkoordinasikan sanksi dan pemukiman kembali gelombang pengungsi.

Menurut Pierce, G7 akan mempertimbangkan upaya evakuasi saat ini dan berkomitmen untuk berkoordinasi erat pada langkah-langkah lebih lanjut, termasuk keamanan, bantuan kemanusiaan, dan pemukiman kembali pengungsi.

“Kami ingin bekerja sama untuk menyampaikan poin yang sangat penting bahwa kami tidak ingin Afghanistan menjadi tempat berkembangbiaknya terorisme. Kami tidak ingin itu terjerumus ke dalam keadaan sebelum peristiwa 9/11 (11 September),” ungkap Pierce.

Sumber: