DTKS Amburadul, Polisi Turun Tangan
![DTKS Amburadul, Polisi Turun Tangan](https://radarcirebon.disway.id/upload/2021/11/Uang-Rupiah.jpeg)
POLISI akhirnya turun tangan terkait carut marut data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) di Kabupaten Cirebon. Terlebih data tersebut kini menyeret institusi kepolisian. Data terkini, ada 278 anggota kepolisian di Kabupaten Cirebon yang tercatat dalam data warga miskin.
Kapolresta Cirebon, Kombes Arif Budiman kepada Radar mengatakan, pihaknya sudah menerima tranformasi data tersebut. Arif juga mengaku cukup kaget dengan masuknya anggota kepolisian dalam data tersebut.
\"Setelah kita lakukan pendalaman ternyata tidak hanya data anggota kepolisian yang masuk, ada anggota DPRD, pegawai BUMN, BUMD sampai dengan Kepala desa atau Kuwu, untuk anggota Polri, tidak hanya dari kesatuan Polresta Cirebon tapi ada juga dari institusi diluar Polresta Cirebon\"ujarnya.
Diterangkannya, dari pendalaman dan klarifikasi yang dilakukan, tidak ada satupun anggota Polri yang ada dalam data tersebut tercatat sebagai penerima bantuan. Dan, tidak ada satupun yang terverifikasi diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.
\"Oleh karenanya pihak kepolisian akan melakukan penelusuran terkait bagaimana mekanisme penyusunan data DTKS tersebut, sampai kemudian banyak pihak yang seharusnya tidak masuk tapi kemudian terdata dan masuk ke dalam DTKS,\" imbuhnya.
Sebagai mana diketahui DTKS adalah data terpadu yang mekanismenya bottom-up, atau di mana usulannya berasal dari bawah ke atas. Mekanisme itulah yang akan didalami dan ditelusuri sehingga terbuka kebenarannya.
\"Nanti akan diketahui apa yang menyebabkan persoalan ini dimana ada anggota Polri, anggota dewan dan PNS yang masuk DTKS apakah karena faktor kealpaan, kesengajaan atau karena unsur lainnya,” bebernya.
Seperti diketahui, sebanyak 2.074 PNS Pemkab Cirebon dan 5 anggota DPRD Kabupaten Cirebon juga masuk Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS). DTKS sendiri merupakan pijakan pemerintah dalam mendistribusikan segala macam jenis bantuan sosial. Mulai BLT, BPNT, PKH dan program lainnya untuk warga yang dianggap miskin. (dri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: